Slide 1

Berita Direktorat Rumah Susun > Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Fasilitas Sistem Perkantoran Elektronik Kementerian PUPR, Belitung


Jumat, 15 September 2017, Dilihat 287 kali

Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), secara struktural merupakan Unit Kerja Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015. Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan, penyediaan data dan teknologi informasi serta penyelenggaraan sistem informasi dalam mendukung manajemen Kementerian.

Selain itu, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Peraturan menteri PUPR Nomor 06/PRT/M/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik yang menyebutkan bahwa Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik yang digunakan di Kementerian PUPR adalah Aplikasi TNDE yang dikembangkan oleh Pusdatin dan Biro Umum. Setiap Unit organisasi/Unit Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus membentuk Tim Pengelola sistem TNDE untuk melaksanakan TNDE dan menyusun pelaporan TNDE dari Unit Kerja ke pimpinan Unit Organisasi.

Pusat Data dan Teknologi Informasi berkewajiban melakukan pembinaan teknik sistem TNDE terkait teknologi informasi dan komunikasi lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi pengembangan sistem TNDE, pengembangan infrastruktur dan jaringan sistem TNDE, dan pengelolaan infrastruktur dan jaringan sistem TNDE.

Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik ini diperlukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Di samping itu, penggunaan TNDE akan memberikan manfaat berupa penghematan sumber daya seperti tenaga, kertas, waktu, dan biaya karena mengurangi jumlah naskah dinas yang harus dicetak. Efektivitas dan efisiensi pekerjaan dapat dicapai dengan tersampaikannya naskah dinas atau informasi lainnya secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi tanpa bergantung pada keberadaan kurir. Oleh karena itu, Pusdatin telah mengembangkan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga merupakan salah satu K/L/D/I yang sudah menerapkan Reformasi Birokrasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Pusdatin juga telah mengembangkan Sistem e-Absensi Terpadu Kementerian PUPR yang juga mengakomodir penghitungan besaran Tunjangan Kinerja Pegawai secara terkomputerisasi sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2016.

Sistem e-Absensi Terpadu Kementerian PUPR ini selalu di-update sesuai dengan perubahan regulasi yang ada dan telah diinstal di beberapa Unit Organisasi dan Unit Kerja di Kementerian PUPR. Diharapkan dalam waktu dekat Sistem e-absensi Terpadu Kementerian PUPR ini dapat diaplikasikan di seluruh Unit Kerja di Kementerian PUPR agar data kehadiran pegawai dapat dipusatkan di satu Sistem Aplikasi yang sama dan perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan efisien.

Dengan adanya Kegiatan Focus Group Discusion (FGD) Peningkatan Fasilitas Sistem Perkantoran Elektronik Kementerian PUPR ini diharapkan para peserta dapat lebih mengenal dan memahami Sistem Perkantoran Elektronik Kementerian PUPR serta dapat mengaplikasikan Sistem Perkantoran Elektronik Kementerian PUPR pada Unit Organisasi dan Unit Kerja masing masing, khususnya untuk Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik dan e-Absensi Terpadu Kementerian PUPR.

Pelaksanaan Kegiatan

Focus Group Discussion ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 27 – 28 april 2016 di Hotel Golden Tulip, Belitung dan dihadiri oleh 35 orang peserta. Acara diawali dengan laporan kegiatan oleh Kepala Subbidang Sistem Informasi Bapak Agus Pudjijono, S, Kom, M.Comp. dan dibuka oleh Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Sistem Informasi, Bapak Ir. Rema Suwenda, MM. Dalam paparannya, Bapak Ir. Rema Suwenda, MM menyampaikan tujuan kegiatan ini dibuat dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta akan pentingnya penggunaan aplikasi TNDE dan memahami peraturan-peraturan yang berlaku mengenai perhitungan tunjangan kinerja dan sangsi-sangsinya.

Materi pertama adalah Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang disampaikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perkantoran, Biro Umum, Bapak Zulkarnaen, SE. Dalam paparannya, Bapak Zulkarnaen, SE. menyampaikan tata kelola naskah dinas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggunakan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) yang dikelola oleh Biro Umum. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Menteri PUPR nomor 07/PRT/M/2016.

Dalam paparan tersebut, Bapak Zulkarnaen, SE juga menyampaikan manfaat pelaksanaan TNDE antara lain (1) Terwujudnya percepatan pemerintahan elektronik (e-Government), (2) Terwujudnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, (3) Terwujudnya dukungan reformasi birokrasi, (4) Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi antar unit, (5) Kemudahan pengelolaan naskah dinas dan penggunannya, (6) Tidak ada resiko kehilangan naskah dinas, (7) Kemudahan pengendalian naskah dinas dan penggunaannya, (8) Kemudahan pelacakan keberadaan dan status naskah dinas.

Kemudian disampaikan pula keuntungan menggunakan TNDE kementerian PUPR antara lain (1) Keamanan data terjamin kerahasiaannya karena TNDE menyimpan database surat-surat kedinasan maupun disposisi pimpinan (Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan Administrator), (2) Penerapan TNDE mempunyai dasar hukum yang jelas berupa Peraturan Menteri Nomor 06/PRT/M/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan TNDE Kementerian PU dan Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian PUPR, (3) Fitur-fitur TNDE disesuaikan dengan SDM Operator, (4) Adanya Pemantauan disposisi pimpinan (warning system), (5) Tersedianya fasilitas Evaluasi Tindak Lanjut disposisi pimpinan, (6) Informasi database yang tersimpan dalam TNDE bisa dikonversi ke format lain (contoh PDF).

Materi berikutnya adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang disampaikan oleh Kepala Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum Biro Kepegawaian dan Tata Laksana, Bapak Dedy Ekawinata, ST.

Dalam paparannya, Bapak Dedy Ekawinata, ST. menyampaikan bahwa kedisiplinan jam kerja pegawai masih jadi penentu jumlah tunjangan kinerja yang akan diterima walaupun seiring berjalannya waktu, kinerja pegawai juga dinilai. Pegawai wajib memenuhi waktu kehadiran, dengan kata lain pegawai yang tidak hadir harus memberikan alasan yang sah. Alasan sah tersebut antara lain Izin (I) yang dibuktikan dengan surat izin (1) Izin terlambat masuk kantor, (2) Izin pulang sebelum waktunya, (3) Izin keluar kantor karena ada kepentingan lain, dan (4) Izin tidak masuk kerja. Begitu pula dengan cuti (C) antara lain (1) Cuti tahunan, (2) Cuti besar, (3) Cuti sakit, (4) Cuti bersalin, (5) Cuti karena alasan penting dan, (6) Cuti di luar tanggungan negara. Semua itu wajib dituangkan dalam bentuk surat, dapat dipertanggungjawabkan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang, seperti SPT, surat keterangan, surat izin, dst.

Apabila pegawai tidak mengisi daftar hadir, maka konversinya adalah sebagai berikut: (1) Tidak mengisi daftar hadir pada waktu kedatangan dan waktu kepulangan, akan dihitung tidak masuk kerja selama 1 hari, (2) Tidak mengisi daftar hadir pada waktu kedatangan atau waktu kepulangan, akan dikonversikan sebagai keterlambatan masuk kerja/pulang sebelum waktunya setara dengan 240 menit. Potongan tunjangan kinerja baik dengan Izin, Cuti dan Tanpa Keterangan akan diberlakukan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2016.

Materi terakhir di sampaikan oleh Kepala Subbagian Peraturan Keuangan Biro Keuangan,  Ibu Dyah Kaharrukmi, S.E. Dalam paparannya, beliau menyampaikan ketentuan dalam pemberian tunjangan kinerja sebagai mana tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 4/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain (1) Tunjangan kinerja dibayar setiap bulan, (2) Besaran tunjangan kinerja ditentukan berdasarkan nama dan kelas jabatan, (3) Tunjangan kinerja bagi pejabat struktural yang mengalami perubahan kelas jabatan diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan, (4) Penyesuaian tunjangan kinerja bagi pejabat fungsional tertentu diberikan bulan berikutnya terhitung sejak melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang, (5) Penyesuaian tunjangan kinerja bagi pejabat fungsional umum diberikan bulan berikutnya terhitung sejak melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Penempatan Pegawai dari pejabat yang berwenang, (6) Tunjangan kinerja dapat dibayarkan kembali pada PNS yang dikenai pemberhentian sementara karena kasus hukum apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, (7) Tunjangan kinerja ke-13 diberikan kepada pegawai mengikuti pembayaran gaji ke-13 pada bulan Juni, (8) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 70% dari kelas jabatan pada saat ditugaskan, (9) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan merangkap jabatan struktural di Kementerian PUPR diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang lebih tinggi, (10) Pejabat fungsional tertentu tingkat ahli yang diberhentikan tetap atau sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan diberikan tunjangan kinerja setara jabatan fungsional umum tertinggi di unit kerjanya, (11) Pejabat fungsional tertentu tingkat ahli yang diberhentikan tetap atau sementara karena tidak memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, diberika tunjangan kinerja setara kelas jabatan fungsional umum tertinggi di unit kerjanya, (12) Tunjangan kinerja bagi pejabat fungsional tertentu tingkat ahli dan terampil yang diberhentikan sementara karena tidak memenuhi angka kredit dapat kembali dibayarkan terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tertentu yang bersangkutan (13) Tunjangan kinerja bagi pejabat struktural yang diberhentikan tetap dari jabatannya diberikan sesuai dengan kelas jabatan baru mulai tanggal Surat Keputusan menduduki jabatan barunya, (14) Tunjangan kinerja bagi pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan dibayarkan sebesar 100%.

Kegiatan Focus Group Discussion ini ditutup oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Bapak Ir. Kemas Nur Asikin, MT. Beliau menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini agar dapat mendukung tugas dan fungsi dari Pusdatin sebagai pelaksana pembinaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta penyelenggaraan sistem informasi untuk mendukung manajemen Kementerian.