Slide 1

Berita PUPR > Rumah Bagi Milenial di Perkotaan


Jumat, 12 Juni 2020, Dilihat 164 kali

Foto:Rapat Penyediaan Rumah Bagi Milenial di Perkotaan (04/06/2020) melalui video conference

Jakarta - Presentase jumlah generasi milenial yang tinggi terhadap jumlah penduduk, saat ini jumlahnya mencapai 153 juta jiwa, menjadikan pasar perumahan terbesar di Indonesia. Namun, apabila ini tidak dapat disiasati dengan bijak, akan menjadi penyumbang angka backlog serta permasalahan perumahan lainnya seperti degradasi kualitas tempat tinggal dan minimnya area terbuka hijau khususnya di Perkotaan.

Direktur Rumah Umum dan Komersial mensiasati hal tersebut dengan melaksanakan rapat pembahasan penyediaan rumah bagi milenial di perkotaan pada hari Kamis (04/06/2020). "Penduduk Indonesia yang didominasi oleh penduduk usia muda, termasuk dalam rentang usia produktif (15-64 tahun) dan generasi milenial (21-45 tahun). Sehingga perlu strategi agar negara dapat hadir menjawab kebutuhan rumah bagi milenial. Pemerintah saat ini masih butuh masukan terhadap kebijakan yang dapat diambil untuk penyediaan rumah bagi kelompok ini", ujar Yusuf Hariagung dalam membuka acara rapat yanng diselenggarakan melalui video conference.

Prof. Budi Prayitno, akademisi dari UGM serta seorang praktisi perumahan yang turut hadir dalam rapat pembahasan ini menerangkan bahwa, milenial memiliki kecenderungan mengedepankan gaya hidup dari kepemilikan properti, sehingga dalam menyusun kebijakan penyediaan rumah bagi milenial perlu mengkaji kebiasaan dan aktifitas mereka. Karateristik rumah yang sesuai dengan aktifitas dan kebiasaan milenial sekarang adalah low maintenance, smart savings, technological integrated, dual purposed spaces, dan accessibility.

Dalam penyediaan rumah bagi milenial diperlukan inovasi baik dari segi kebijakan, pembiayaan maupun desain dari rumah itu sendiri. M. Hidayat, Direktur Rumah Umum dan Komersial yang baru, mengatakan bahwa salah satu alternatif kebijakan yang dapat dikembangkan adalah penerapan hunian vertikal melalui sistem sewa maupun beli. Serta, dalam pelaksanaannya tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari APBN saja, namun juga dapat mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat.

Hal ini disetujui oleh selurih peserta rapat yang dihadiri tidak hanya pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan, namun juga Direksi Perum Perumnas, Bank BTN, para akdemisi dan praktisi perumahan di Indonesia. Sehingga masih perlu kajian dan pembahasan yang lebih dalam dan rinci untuk pelaksanaan kebijakan ini.

 

Widia Yulianti - Tim Publikasi Direktorat Rumah Umum dan Komersial