26 October 2021
12:49:38

BERITA

Kementerian PUPR : Program Perumahan Difokuskan Untuk Tuntaskan Kawasan Kumuh dan Stunting

JAKARTA – Kementerian PUPR akan melaksanakan program perumahan secara terintegrasi dengan program lainnya dan fokus pada penuntasan kawasan kumuh serta penanganan stunting di daerah. Untuk itu, koordinasi antar unit organisasi di Kementerian PUPR akan terus ditingkatkan serta mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi kawasan kumuh agar pelaksanaan pembangunan bisa tepat sasaran.

Demikian benang merah kegiatan audiensi Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, Jan Piet K Wanimbo dengan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul hamid di  Kantor Kementerian PUPR, Jakarta (Senin (21/9/2021).

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Rumah Khusus, Yusniewati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo, Akso Balingga.

Menurut Khalawi, pemerintah melalui Kementerian PUPR akan terus berupaya agar pembangunan infrastruktur dan perumahan bisa dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, data dari pemerintah daerah sangatlah diperlukan agar lokasi penanganan kawasan kumuh dan stunting benar-benar tepat sasaran.

“Sarana dan Prasarana perumahan nantinya harus terintegrasi dengan pembangunan lainnya dan harus tuntas pembangunannya.  Pemda bisa membuat daftar kawasan dan usulan program diupayakan terintegrasi  dengan penanganan kumuh dan stunting,” tandasnya.

Selain itu, Kementerian PUPR juga membuka peluang pemerintah daerah yang ingin mengajukan usulan program perumahan melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU). Adanya sistem pengusulan tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan sistem Program Sejuta Rumah sekaligus mempermudah pemerintah pusat dan daerah untuk koordinasi program perumahan, memangkas waktu dan pengajuan proposal, serta mendorong pengawasan program perumahan untuk masyarakat di daerah.

SIBARU merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk mengintegrasikan seluruh sistem perumahan yang ada ada saat ini. Beberapa sistem perumahan yang diintegrasikan ke dalam program ini, antara lain Sistem Informasi Rumah Susun (Sirusun), Sistem Informasi Rumah Khusus (Sirusus), Sistem Informasi Rumah Umum dan Komersial (SiRUK) dan Aplikasi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (e-RTLH).

“Pemda tidak perlu lagi mengirim proposal tapi bisa mengusulkan proposal dan masuk ke sistem ini. Aplikasi ini juga sangat penting di masa pandemi serta mempermudah pemantauan,” terangnya.

Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, Jan Piet K Wanimbo menyatakan, pihaknya siap mengajukan usulan bantuan perumahan dari Kementerian PUPR untuk meningkatkan pembangunan di daerahnya.

“Masyarakat kami sangat membutuhkan bantuan pembangunan infrastruktur dan perumahan. Adanya pembangunan di daerah kami tentunya akan mendorong kesejahteran masyarakat di Kabupaten Yahukimo,” harapnya.

(BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DITJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR)

Tahukah kamu ?

Kongres Perumahan Sehat pertama pada tahun 1950 diadakan di Kota Bandung

Pertanyaan...
Jawaban anda benar!
Jawaban anda salah!

Ayo ikuti survei Kepuasan Pelayanan Publik

Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik.

Ikuti