06 October 2022 | 21:50:12
Bahasa

BERITA

Kementerian PUPR : ASN Kemenkeu di Papua Kini Bisa Tinggal di Rusun

PAPUA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mulai melaksanakan kegiatan pembangunan rumah susun (Rusun) untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Provinsi Papua. Rusun tersebut dibangun setinggi tiga lantai dengan 44 hunian tipe 36 lengkap dengan meubalair dengan anggaran pembangunan senilai Rp 25,5 Miliar

"Kami terus mendorong pembangunan Rusun untuk para ASN. Adanya Rusun ini bisa mendorong semangat serta kinerja para abdi negara dalam melayani masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid saat melakukan kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rusun ASN Kemenkeu Provinsi Papua bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Papua, Jum'at (26/11/2021).

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I Direktorat Jenderal Perumahan, Faisal Soedarno, Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua, Melky Evert Sorongan.

Khalawi menerangkan, pembangunan Rusun ASN Kementerian Keuangan Provinsi Papua ini direncanakan dibangun pada Tahun Anggaran 2022 mendatang. Adapun spesifikasi Rusun ini dibangun satu tower setinggi tiga lantai dengan unit hunian tipe 36.

Jumlah huniannya terdiri dari 44 Unit dengan total kapasitas daya tampung sebanyak 176 orang. Selain bantuan berupa pembangunan fisik bangunan beserta utilitasnya, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan, juga akan memberikan fasilitas pendukung bangunan berupa meubelair yang terdiri dari tempat tidur susun dan lemari pakaian dan meja kursi makan.

Rusun tersebut nantinya akan dilengkapi dengan penyambungan listrik dan sarana air bersih serta Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) sehingga bangunan ini siap untuk dimanfaatkan.

"Pembangunan Rusun ini dibiayai dana APBN tahun Anggaran 2022 melalui DIPA Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua senilai Rp 25,5 M," terangnya.

Lebih lanjut, Khalawi menerangkan, pemenuhan hak dasar rakyat terhadap tempat tinggal dituangkan dalam UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Hal tersebut diharapkan dapat membentuk pondasi bangsa yang kokoh.

"Pemerintah memiliki kewajiban yang mutlak dalam memberikan jaminan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang diwujudkan melalui Program Sejuta Rumah. Kami juga berharap dengan pembangunan Rusun ASN Kementerian Keuangan Provinsi Papua ini dapat meningkatkan kualitas berhuni dan mendorong peningkatan kinerja para ASN dalam memberikan kontribusi positif bagi pencapaian misi Presiden untuk membangun Indonesia maju," harapnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Rusun ini akan dihuni oleh para ASN Kemenkeu yang ditugaskan di wilayah Timur Indonesia.

Sri Mulyani pada kesempatan itu juga meminta para ASN yang bertugas untuk tetap semangat dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk itu, pemerintah juga terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar para pegawai seperti tempat inggal vertikal seperti Rusun ini.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim semoga niat baik kita membangun sebuah fasilitas Rusun bagi para punggawa keuangan negara di Jayapura ini bisa berjalan secara selamat dan baik bagi seluruh jajaran yang akan menghuninya. Semoga ini jadi aset yang bisa memberikan dukungan positif bagi kinerja, pekerjaan dan tugas dari para ASN Kementerian Keuangan," kata Sri Mulyani.


(BALAI P2P PAPUA I/ BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR)

Tahukah kamu ?

Kongres Perumahan Sehat pertama pada tahun 1950 diadakan di Kota Bandung

Pertanyaan...
Jawaban anda benar!
Jawaban anda salah!

Ayo ikuti survei Kepuasan Pelayanan Publik

Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik.

Ikuti