17 May 2022 | 11:35:08
Bahasa

BERITA

Apa itu Zona Integritas ?

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Saat ini Direktorat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Perumahan (DJP) Kementerian PUPR telah melaksanakan kembali Sosialisasi dan Penilaian kepada 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) dalam sebulan kedepan dari tanggal 23 Maret s/d 22 April 2022 oleh para Pokja-Pokja Pembangunan ZI Ditjen Perumahan.

Ditjen Perumahan sudah membentuk 5 kelompok kerja (pokja) di dalam membangun zona integritas yaitu Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Penataan Tata Laksana dan Sistem Manajemen SDM, Pokja Penguatan Pengawasan, Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan terakhir Pokja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaan pendampingan Pokja-Pokja ke Balai P2P, salah satu Koordinator Pokja Penguatan Pengawasan ibu Dwi Saponingrum mengunjungi salah satu Balai P2P yaitu berlokasi Balai P2P Sumatera II kota Medan.

Pada kunjungan tersebut Dwi Saponingrum menyampaikan, “Dalam Penerapan Zona Integritas ini bisa melihat suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi dapat mempengaruhi keputusan serta dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas, itu terdapat dalam point Benturan Kepentingan. Serta dengan point-point lainnya pun dalam pokja lain sudah sangat jelas membawa kita dari Pimpinan sampai Pegawai yang paling bawah untuk berkerja dengan penuh berhati-hati serta bekerja baik dan sepenuh hati”.

Kepala Balai P2P Sumatera II, Rusli mengatakan,”dengan datangnya kunjungan dari Pihak Pokja Pusat tentang Sosialisasi ini kami sangat berterima kasih dan dapat memberikan bimbingan serta membantu balai kami untuk mendukung dan menerapkan Zona Integritas yang sangat layak nantinya”.

Di akhir kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini sudah berjalan dengan baik dan telah dicapai pemahaman dan komunikasi antara pokja pusat dan balai. Maka setelah ini ada tindak lanjut untuk menyelesaikan kekurangan dalam pemenuhan poin-poin pada lembar kerja Zona Integritas serta internalisasi penerapan Zona Integritas di unit kerja.

Tahukah kamu ?

Kongres Perumahan Sehat pertama pada tahun 1950 diadakan di Kota Bandung

Pertanyaan...
Jawaban anda benar!
Jawaban anda salah!

Ayo ikuti survei Kepuasan Pelayanan Publik

Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik.

Ikuti