762 Rumah Subsidi di Gorontalo Dapat Bantuan PSU

762 Rumah Subsidi di Gorontalo Dapat Bantuan PSU

GORONTALO - Sebanyak 762 unit rumah bersubsidi pemerintah di Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 akan mendapatkan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR). Besaran nilai bantuan PSU untuk setiap rumah diperkirakan senilai Rp 6 jutaan dimana dalam pembangunannya disesuaikan dengan harga satuan material bangunan setempat.

"Kementerian PUPR terus mendorong semangat pengembang dan masyarakat untuk membangun rumah layak huni untuk masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui   Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Bantuan PSU dialokasikan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan kepada para pengembang perumahan yang membangun rumah bersubsidi. Pembangunan PSU dilaksanakan agar lingkungan perumahan bersubsidi menjadi lebih nyaman salah satunya dengan membangun jalan lingkungan serta saluran air yang memadai.

Proses pembangunan PSU tersebut, imbuhnya, di bawah pengendalian dan pengawasan Direktorat Rumah Umum dan Komersial (RUK) dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) sebagai perpanjangan tangan pusat ke daerah.

"Bantuan ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi para pengembang dalam membangun jalan lingkungan kawasan perumahan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang tinggal di rumah bersubsidi," katanya.


Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Wilayah 3 Direktorat Rumah Umum dan Komersial, M. Salahudin Rasyidi didampingi Kepala Seksi Wilayah 2 Balai P2P Sulawesi I, Nur Ali, saat melakukan peninjauan lokasi ke sejumlah perumahan di Gorontalo memastikan sebanyak 762 unit rumah bersubsidi di wilayah tersebut akan mendapatkan bantuan PSU

 


“Bantuan PSU bisa mendorong para pengembang agar mau masuk ke dalam bisnis perumahan untuk MBR sehingga perlu kita beri semacam insentif salah satunya berupa bantuan PSU,” terangnya.

Lebih lanjut dirinya menerangkan, prosedur mendapatkan bantuan PSU adalah adanya penyampaian permohonan atau usulan secara tertulis dari para pengembang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten/Kota akan meneruskan usulan tersebut ke Pemerintah Provinsi dengan tembusan ke Kementerian PUPR.


"Pengusulan juga bisa dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) dengan melengkapi persyaratan administrasi yang selanjutnya akan di validasi melalui verifikator dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan yang ada di wilayah tersebut," tandasnya.


Salah satu lokasi yang dikunjungi dalam peninjauan lokasi bantuan PSU adalah Perumahan Griya Tunas Mandiri yang saat ini memiliki 170 unit rumah dan berdiri di lahan yang luasnya sekitar 8 hektar.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 unit rumah mendapatkan bantuan PSU.


Direktur PT Kurnia Tunas Mandiri, Rahmat Riyanto, mengungkapkan bahwa bantuan PSU dari Kementerian PUPR sangat membantu dari segi kenyamanan penghuni perumahan serta dapat membantu pengembang dalam hal peningkatan penjualan unit rumah.
Sebelumnya pihaknya mengajukan secara online bantuan PSU untuk perumahan Griya Tunas Mandiri Kota Gorontalo

“Alhamdulillah kami bisa dapat bantuan PSU dari Kementerian PUPR. Semoga program PSU ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan serta masyarakat dapat menikmati fasilitas perumahan yang memadai," katanya.

Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo , Alwi Mahdali mengatakan, jumlah backlog penghunian khususnya di Kota Gorontalo hingga saat ini telah mencapai 21.000 unit sehingga perlu pemacu serta dorongan untuk para developer perumahan untuk menyediakan perumahan subsidi yang dapat dijangkau masyarakat khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah.

“Kami akan membantu dan memfasilitasi masyarakat terutama MBR untuk dapat menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam suatu perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan unitilas yang memadai,” harapnya.

(BALAI P2P SULAWESI I/BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DITJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR)

Share Jika Bermanfaat

Share: