Slide 1

Berita Perumahan > Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)


Selasa, 11 Oktober 2016, Dilihat 337 kali

 Jakarta - Untuk mensukseskan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melaksanakan  Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Senin(10/6)

 

Pada acara ini dibuka langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan didampingi oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Inspektorat Jenderal .

 

Lukman Hakim berharap Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan bebas dari zona wilayah korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dalam menunjang nama baik dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2016 diketahui bahwa Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tercatat oleh Inspektorat Jenderal tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Jangan tergiur oleh banyaknya proyek-proyek yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Begitu juga dengan Birokarsi Reformasi harus bersih dari kasus-kasus pidana maupun non pidana dan melayani masyarakat dalam mencari informasi terkait program Direktorat Jenderal Penyediaan.

 

Syarat untuk unit kerja menjadi wilayah bebas korupsi antara lain dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar, memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut, terang Netty Malemna Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

 

Lebih lanjut Netty Malemna menjelaskan jenis-jenis korupsi adalah merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, pengelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan kepentingan dalam pengadaan. Nilai korupsi tidak dilihat dari besar kecilnya korupsi tapi dilihat bagaimana dulu proses terjadinya korupsi itu sendiri apakah berupa suap kepada pihak kejaksaan atau pihaklainnya.

 

Untuk menuju Birokrasi Reformasi Bersih, Akuntabel dan Melayani yaitu kita mengacu pada undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, RUU sistem pengawasan intern pemerintah, undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara, undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Untuk mencapai Birokrasi Reformasi Bersih, Akuntabel, dan Melayani yang baik perlu organisasi, tata laksana, perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayana publik, pola pikir dan budaya kerja, tutup Netty Malemna.