Slide 1

Berita Perumahan > Membangun Rusus dari Beranda NKRI


Rabu, 21 September 2016, Dilihat 280 kali

 

Sejatinya, tugas pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Salah satu bentuknya, seperti yang ditujukan bagi para anggota TNI/Polri, masyarakat di daerah pedalaman, daerah tertinggal, nelayan, juga untuk masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, adalah kesempatan untuk memiliki Rumah Khusus (Rusus).

Untuk itu, menurut Direktur Rumah Khusus Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Lukman Hakim, pihaknya mengalokasikan Rp 1,4 triliun untuk membangun 6.002 unit rumah khusus di seluruh Indonesia. "Sedangkan 2015 lalu jumlah rumah khusus yang telah dibangun sebanyak 6.359 unit," ujar Lukman saat konferensi pers Membangun Indonesia Dari Pinggiran di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, awal Juni lalu.

Persentase alokasi pembangunan Rusus ini, Provinsi Papua, pada tahun 2016 ini , mendapat porsi yang lebih besar dibanding provinsi lain. Hal ini diakui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika meresmikan secara simbolis 100 unit Rusus di Argapura, Jayapura, 25 Juni silam.

"Namun ini masih belum cukup memenuhi kebutuhan di Papua. Saya telah arahkan seluruh balai dan satuan kerja untuk mengembangkan berbagai kebijakan agar terus memperhatikan pembangunan tanah Papua dengan baik," kata Menteri Basuki.

100 unit rumah khusus tersebut, tersebar di 100 lokasi di Provinsi Papua dan ukuran tiap unit 45 meter persegi. Lokasi 100 unit rumah khusus diantaranya di Kota Jayapura sebanyak 20 unit, dan di delapan kabupaten lain yang masing-masing mendapatkan 10 unit. Delapan kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire, Yapen, Tolikara, Jayawijaya, Yalimo, Paniai, dan Biak Numfor.

Pengadaan 100 unit rumah khusus merupakan usulan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan sebuah lembaga di Provinsi Papua yang beranggotakan para putera asli tanah Papua. "Kami perjuangkan pengajuan usulan rumah khusus ini, sebagaimana kami diberikan mandat sebagai wakil masyarakat Papua untuk selalu menyampaikan kepada pemerintah untuk membangun masyarakat Papua," ujar Wakil Ketua MRP, Ofni Simbiak.