Slide 1

Berita Perumahan > Penyediaan Lahan Bagi Warga di Kamp Pengungsian NTT


Rabu, 21 September 2016, Dilihat 360 kali

 

Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin menerima kunjungan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki bersama perwakilan Pemda Kupang di Kementerian PUPR, Rabu (7/9). Pada pertemuan tersebut membahas tentang pembebasan lahan dan pengajuan rumah khusus untuk para Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Pengungsi Timor-Timur, karena saat ini para WNI eks pengungsi Timor Timur masih menetap di kamp-kamp pengungsian di Kabupaten Kupang.

Berdasarkan pendataan perumahan oleh Pemerintah Daerah (pemda) Kupang, saat ini terdapat  sebanyak 2.550 kepala keluarga yang tinggal  pada kamp pengungsian. Disamping itu terdapat 1.700 rumah warga yang hidup dalam garis kemiskinan dan menghuni rumah tidak layak huni.

Syarif  menuturkan bahwa Kementerian PUPR siap membangun rumah di Nusa Tenggara Timur (NTT). â??Saat ini di NTT sedang kami bangun rumah khusus sebanyak 325 unit. Semua bagus-bagus spesifikasinya, dan pada dasarnya Kementerian PUPR siap membangun rumah bagi warga NTT namun lahan harus telah disediakan oleh pemda dan dalam keadaan clear and clean atau bebas dari masalah sengketa, tutur Syarif.

 

Saat ini Kementerian PUPR membangun rumah khusus perbatasan di NTT yaitu tepatnya di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto serta di Desa Fatuketi dan Desa Dualaos yang berada di Kecamatan Kakuluk Mesak.

 

Bupati kupang menyampaikan bahwa saat ini permasalahan yang dihadapi adalah masalah keterbatasan lahan, karena Pemda belum memiliki anggaran untuk pembebasan lahan.  Menanggapi hal tersebut Syarif menjelaskan bahwa Kementerian PUPR mulai pada 2016 ini tidak mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan, sehingga Kementerian PUPR tidak dapat melakukan pembebasan lahan bagi warga NTT tersebut.

 

Sebagai solusi, pemda dapat ajukan permohonan kepada DPR RI untuk difasilitasi pembebasan lahan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Karena saat ini terkait pembebasan lahan untuk kepentingan negara sudah dikelola sepenuhnya oleh LMAN, ujar Syarif.

(Melisa/ Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)