Slide 1

Berita Perumahan > Kementerian PUPR dan Pengembang Bahas Kebijakan Penghunian Rumah Susun


Selasa, 20 September 2016, Dilihat 351 kali

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan bersama para pengembang yang membangun rumah susun bersama-sama akan membahas kebijakan mengenai penghunian di rumah susun umum dan komersial. Adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat meminimalisir timbulnya konflik yang terjadi dalam pengelolaan serta penghunian di rumah susun.

 

Kami (Kementerian PUPR-red) bersama para pengembang akan terus bekerjasama untuk membahas mengenai kebijakan pengaturan kepenghunian di rumah susun umum dan komersial, ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial Irma Yanti saat menjadi narasumber dalam kegiatan Diskusi Nasional Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) bertemakan Mencari Format Ideal Regulasi Rumah Susun di Indonesia di Ballroom The Belezza Suites Permata Hijau, Jakarta, Rabu (7/9).

 

Menurut Irma, penyusunan regulasi tentang rumah susun bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga harus melibatkan masyuarakat seperti para pakar perumahan, akademisi, pelaku pembangunan serta konsumen rumah susun itu sendiri. Selain itu, Pemerintah Daerah pun juga harus terlibat secara aktif mengingat mereka juga memiliki otonomi serta kewenangan untuk mengatur kepenghunian di rumah susun yang ada di daerahnya masing-masing.

 

Dalam pembahasan yang melibatkan masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama untuk mewujudkan tercapainya regulasi serta masing-masing pihak harus melepaskan egonya masing-masing. Intinya regulasi ini adalah untuk mengatur kepentingan kita bersama-sama,� terangnya.

 

Rumah susun, imbuh Irma, merupakan bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam sebuah lingkungan yang distrukturkan secara fungsional baik ke arah vertikal maupun horizontal dan setiap satuan masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah. Dan di dalam bangunan tersebut dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Adanya bagian bersama itulah yang menuntut adanya pengaturan bagi para penghuni rumah susun, tandasnya.

 

Adanya pengaturan tersebut, terang Irma, nantinya akan memberikan sejumlah manfaat bagi para penghunianya. Pertama, masyarakat dan pelaku pembangunan dapat menyelenggarakan pemilikan, penghunian dan pengelolaan Rusun sesuai hak dan kewajibannya. Kedua, menjamin terpenuhinya kebuthan Rusun milik yang layak dan nyaman bagi masyarakat, ketiga memberikan kekuatan hukum dalam penyediaan, kepemilikan, pengelolaan dan penghunian Rusun milik. Ke empat, memberdayakan pelaku pembangunan di bidang pembangunan Rusun milik secara tepat da efektif, kelima mendukung terselenggaranya kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan Rusun milik. Ke enam, mewujudkan terselenggaranya Rusun milik guna membangun ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan ke tujuh, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dan mencegah dampak pemanasan global.

 

Inti dari kebijakan yang diinginkan pemerintah adalah Rusun bisa menjadi tempat hunian yang nyaman bagi masyarakat serta dapat mengurangi kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia, harapnya. (RIS - Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR)