Slide 1

Berita Perumahan > Kementerian PUPR : Perubahan Lokasi dan Status Tanah Hambat Pembangunan Program Perumahan


Jumat, 02 September 2016, Dilihat 418 kali

<![endif]-->JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan adanya ketidaksiapan dan perubahan lokasi dan status tanah yang belum clean and clear menghambat beberapa  pembangunan rumah yang telah direncanakan dalam Program Sejuta Rumah.

 

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perumahan adalah ketidaksiapan dan perubahan lokasi dan status tanah yang belum clean and clear, ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin saat Rapat Kerja Kementerian PUPR bertemakan â??Percepatan Pelaksanaan Program Tahun 2016 dan Persiapan Pelaksanaan Program Tahun 2017 di Gedung Auditorium Kompleks Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (30/8).

Menurut Syarif, beberapa permasalahan seperti ketidaksiapan dan perubahan lokasi muncul di sejumlah lokasi rumah susun dan rumah khusus TNI/ Polri dan beberapa lokasi lokasi kgeiatan rumah khusus di Papua dan Papua Barat. Sedangkan untuk status tanah ada di Papua dan Nias.

Kami berupaya melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik Kementerian/ Lembaga serta calon penerima manfaat perumahan tersebut. Progres fisik hasil pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan status per 29 Agustus 2016 baru 33,90 persen. Tapi kami optimis sampai akhir tahun bisa di atas 97 persen lebih, tandasnya.

Syarif menambahkan, jika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan tahun ini, maka pihaknya terpaksa menunda pekerjaan pembangunan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu, dirinya meminta agar para calon penerima manfaat program perumahan bisa menetapkan lokasi yang pasti agar jadwal pembangunan bisa dilaksanakan sesuai rencana.

Agar pelaksanaan pembangunan perumahan bisa terlaksana dengan baik di lapangan, imbuh Syarif, pihaknya juga melakukan beberapa upaya percepatan seperti melakukan penjadwalan ulang pekerjaan dan penambahan shift kerja dari satu shift menjadi dua atau tiga shift. Sesuai arahan Menteri PUPR kami juga meminta kontraktor di lapangan untuk menambah jam kerja pekerjaanya menjadi dua atau tiga shift. Jangan sampai pekerjaan dilapangan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, terangnya.

 

Selain itu, ujar Syarif, untuk menjaga agar hasil pembangunan yang ada memiliki kualitas yang baik, pihaknya juga tidak akan melakukan pengawasan dan pengendalian dengan menugaskan para pejabat Eselon III dan IV untuk turun ke lapangan. Hal itu dilakukan untuk melakukan pengecekan secara langsung terhadap hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh kontraktor di lapangan.

Kami akan langsung menerjunkan pejabat Eselon III dan IV untuk melihat hasil pembangunan. Jangan sampai kita hanya percaya terhadap laporan dari konsultan pengawas. Tapi harus benar-benar di cek di lapangan,� tandasnya. (Ristyan - Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR)