Slide 1

Berita Perumahan > Warga Maluku Terima Bantuan Bedah Rumah "Terimakasih Pak Menteri Sudah Kasih Bae Beta Punya Rumah"


Rabu, 16 September 2020, Dilihat 25 kali

Pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat terus dilaksanakan Kementerian PUPR di seluruh Indonesia melalui Program BSPS atau yang lebih dikenal sebagai bedah rumah. Salah satunya lokasi pembangunan bedah rumah adalah di Desa Batumerah, Kota Ambon Provinsi Maluku.

Adanya penyaluran Program Bedah Rumah pun mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah setempat dan masyarakat. Program bedah rumah tersebut selain bisa meningkatkan kualitas rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni, juga membuat para penghuninya menjadi lebih bahagia karena bisa tinggal di rumah yang nyaman di tengah pandemi Covid-19 ini.


Salah seorang penerima bantuan bedah rumah di desa tersebut, Nabila Wutwensa mengungkapkan, sebelum mendapatkan bantuan tersebut kondisi rumahnya tidak layak huni. Hal itu kemudian menjadi perhatian tenaga fasilitator lapangan (TFL) Program BSPS yang melakukan pendataan RumahTidak Layak Huni (RTLH) di daerah tersebut.


Setelah di data dan dinyatakan berhak mendapatkan bantuan senilai Rp 17,5 juta, dirinya bersama suami dan para tetangga saling bahu membahu membangun rumahnya. Adanya pendampingan dari TFL juga membuat dirinya yakin rumahnya bisa dibangun dengan baik.

“Beta cuma mau bilang banyak terimakasih buat Menteri PUPR dan Kepala Balai Perumahan Maluku yang sudah bantu beta, kasi bae beta punya rumah, dangke banya,” ucap Nabila Wutwensa saat dikunjungi petugas dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku beberapa waktu lalu.

Hal senada juga disampaikan Onyong, warga Desa Hunuth yang juga menerima bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR. Menurutnya, bantuan bedah rumah sangat bermanfaat bagi masyarakat apalagi di masa pandemi Covid-19.


"Sekarang saya dan keluarga bisa lebih nyaman tinggal di rumah berkat bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR," katanya.


Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku, Yones Yubilia Biring, mengatakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang rumahnya dikategorikan tidak layak huni menjadi layak untuk dihuni. Untuk itu dana stimulan yang diberikan oleh pemerintah sejumlah Rp.17,5 juta kepada penerima bantuan (PB) dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hunian yang dimiliki.


Sebagai informasi, Desa Batumerah di Kota Ambon mendapat bantuan Program BSPS sebanyak 40 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 28 unit rumah yang telah selesai pembangunan fisiknya, sementara 12 unit tersisa dalam proses penyelesaian pembangunan tahap akhir.


Sedangkan Desa Hunuth memperoleh bantuan bedah rumah untuk 45 unit yang seluruhnya sudah selesai proses pembangunannya.
Selain itu, bedah rumah di Kota Ambon juga dilaksanakan di Desa Ssilale (23 unit) dan Desa Nusaniwe (20 unit).


“Kami siap membantu masyarakat untuk melakukan bedah rumah. Adanya keswadayaan dan dukungan masyarakat membuat Program bedah rumah ini bisa berjalan lancar di lapangan," kata Kepala BP2P Maluku Yones Yubilia didampingi
Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku, Refi Latuamury dan
Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya (PPK Ruswa) Sadli Soleman saat melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan bedah rumah.


Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengungkapkan, Program BSPS menjadi program pemerintah yang sangat dibutuhkan masyarakat. Terlebih bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya dikategorikan tidak layak huni.
Bantuan ini juga sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo guna mewujudkan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat di Indonesia.


"Program BSPS hanyalah stimulan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Jadi program ini harus di dukung dan dana yang disalurkan dapat dipergunakan sebaik mungkin di lapangan," harapnya. (TIM KOMUNIKASI PUBLIK BP2P MALUKU / BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DITJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR)