Slide 1

Berita Perumahan > Balai P2P Sulawesi III Bahas Kegiatan Fasilitasi Pokja PKP


Sabtu, 01 Agustus 2020, Dilihat 180 kali

MAKASSAR - Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Rapat Kerja membahas kegiatan fasilitasi Pokja Tahun 2020


“Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia masih mengalami tantangan besar, mulai dari backlog, permukiman kumuh, rumah tidak layak huni. Pemerintah daerah melalui dinas teknis yang mengurusi bidang PKP wajib memprioritaskan pemenuhan layanan sektor tersebut,” ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Sulawesi III, Sugiharjo saat membuka Rapat Kerja Fasilitasi Pokja Tahun 2020 di Makassar beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Pemda setempat dan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman.


Menurutnya, pembentukan Pokja PKP di 34 Provinsi merupakan bentuk upaya koordinasi antar pemangku kepentingan bidang perumahan. Pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa penanganan bidang PKP cukup kompleks, tidak bisa dilakukan sendiri oleh dinas teknis yang bertanggung jawab saja tetapi harus melibatkan sektor lain yang terkait.


Kendala yang sering muncul di lapangan adalah kurangnya sinkronisasi program dan kegiatan bidang perumahan dimiliki oleh tiap organisasi perangkat daerah dan instansi terkait. Hal itu menyebabkan kendala dalam menyusun dan merumuskan kebijakan, program serta kegiatan untuk pengendalian pembangunan perumahan di Provinsi Sulawesi Selatan.


“Kegiatan pembinaan terhadap Pokja PKP di daerah diharapkan akan dapat membantu daerah dalam mengefektifkan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan PKP,” lanjutnya


Lebih lanjut, Sugiharjo menerangkan, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR melaksanakan sejumlah kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan PKP di daerah. Beberapa bentuk pembinaannya antara lain restrukturisasi Pokja PKP provinsi dan Kabupaten/Kota atau pembentukan Pokja PKP Kabupaten/Kota dan pembentukan Forum PKP Provinsi dan Forum PKP Kabupaten/Kota, Komitmen penyusunan RP3KP atau legalisasi dokumen RP3KP.


“Kami berharap Pemda juga pro aktif dalam proses pendataan satu juta rumah dan operasional Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru),” harapnya.

( TIM KOMUNIKASI PUBLIK BALAI P2P SULAWESI III/ BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DITJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR)