Slide 1

Berita Perumahan > Kementerian PUPR Bangun Rusun Mahasiswa ITP Senilai Rp 12,49 M


Rabu, 05 Agustus 2020, Dilihat 102 kali

PADANG - Kementerian PUPR terus mendorong pembangunan rumah susun (Rusun) untuk mahasiswa di Indonesia termasuk di Institut Teknologi Padang (ITP) Sumatera Barat. Rusunawa mahasiswa ITP akan dibangun setinggi tiga lantai dengan anggaram senilai Rp 12,49 Milyar.


"Kami akan mendorong mahasiswa ITP untuk belajar tinggal di Rusunawa," ujar
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera III Zubaidi di dampingi PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Bapak Syafrianto saat melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pekerjaan pembangunan Rumah Susun Kampus ITP beberapa waktu lalu.


Pembangunan Rusun mahasiswa di berbagai daerah sebagai dukungan Pemerintah dalam penyediaan hunian layak dan penataan di kawasan lingkungan pendidikan. Diharapkan dengan dibangunnya Rusun bisa menambah semangat dan kenyamanan para mahasiswa dalam proses belajar.


Rumah Susun Mahasiswa Institut Teknologi Padang (ITP) dibangun setinggi tiga lantai. Jumlah unit huniannya sebanyak 43 unit dengan tipe 24. Rusun ini nantinya akan dilengkapi dengan air, listrik, dan meubelair, seperti tempat tidur, lemari, kursi dan meja belajar rsebagai prasarana pendukung.


"Anggaran yang akan dialokasikan Kementerian PUPR untuk membangun Rusun mahasiswa ITP adalah Rp 12,49 Milyar," terangnya.


Zubaidi menjelaskan, saat ini pihaknya terus mendorong progres pekerjaan di lapangan dan berharap pada akhir tahun ini seluruh pekerjaan dapat selesai. Untuk itu, dirinya juga meminta pelaksana kontraktor untuk memaksimalkan jam kerja pekerja di lapangan dan menambah pekerja untuk percepatan pekerjaan dan material bangunan harus sudah siap di lapangan.


"Rusun mahasiswa ITP ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan kualitas pendidikan di Kota Padang. Semua pihak yang terlibat dalam pembangunan mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik sehingga pembangunan berjalan lancar," katanya.

(TIM KOMUNIKASI PUBLIK BP2P SUMATERA III/ BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DITJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR)