Slide 1

Berita Perumahan > Tingkatkan Kinerja Ditjen Perumahan, 62 Pejabat Pengawas Dilantik  


Jumat, 24 Juli 2020, Dilihat 249 kali

 

JAKARTA - Sebanyak 62 Pejabat Pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan dilantik oleh Direktur Jenderal Perumahan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jum’at (24/7/2020). Para pejabat tersebut nantinya akan bertugas di pusat maupun di sejumlah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (Balai P2P) yang ada di 19 daerah.

“Adanya pejabat pengawas diharapkan dapat menunjang serta meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perumahan dalam pelaksanaan pembangunan perumahan untuk masyarakat,” ujar Dirjen Perumahan Khalawi Abdul Hamid dalam sambutan pengarahannya dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pengawas.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Perwakilan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Kepala Biro Kepegawaian, Pejabat Tinggi Pratama, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan

Menurut Khalawi, pejabat pengawas bersama para pejabat fungsional merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kinerja Ditjen Perumahan. Untuk itu, dirinya berharap mereka dapat bekerja dengan sebaik-baiknya

Pelantikan Pejabat Pengawas tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan tanggal 23 Juli 2020 Nomor 83/KPTS /Dr/2020 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Para Pejabat Pengawas Tersebut nantinya akan bertugas di lingkungan Ditjen Perumahan yang ada di pusat maupun Balai P2P yang ada di 19 lokasi di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami bersyukur meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 dapat mengadakan pelantikan pejabat Eselon IV di pusat dan Balai Perumahan. Kami juga melaksanakan kegiatan ini dengan mengacu pada protokol kesehatan dan setiap peserta juga sudah di rapid test dan mengenakan masker guna meminimalisir penularan Covid-19,” katanya.

Lebih lanjut, Khalawi menerangkan, adanya pembentukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di daerah diharapkan juga dapat meningkatkan pembangunan rumah masyarakat.  Balai P2P nantinya juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sehingga ada sinkronisasi dan koordinasi program perumahan untuk masyarakat di aderah.

“Saya ucapkan selamat melaksanakan amanah yang diberikan dan bekerja ikhlas untuk menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat. Saya juga minta para pejabat dan pegawai untuk tetap menjaga kesehatan selama pandemi Covid-19 ini,” harapnya. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Perumahan