Sejarah Singkat Kebijakan Perumahan di Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rumah berarti bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung). Rumah juga dapat bermakna sebagai tempat singgah atau istirahat. Pada awal peradaban, ketika manusia tinggal berpindah-pindah , rumah sekedar tempat singgah. Berkembang ke masa bertani, manusia memerlukan rumah sebagai tempat istirahat di antara waktu kerja di ladang, sekaligus tempat bernaung dari terpaan hujan, angin, sengatan panas atau dingin, selain itu juga berlindung dari binatang buas. Ketika mulai menetap, manusia menjadikan rumah sebagai tempat berkembangnya kehidupan, berkeluarga, membesarkan anak, wadah pengembangan dan aktualisasi nilai-nilai kehidupan. Rumah merupakan tempat asal dan tumbuhnya manusia dari lahir hingga dewasa.

Beralih dalam konsep perumahan di Nusantara yang sudah dikenal sejak lama, bahkan di era sebelum kedatangan Belanda. Penataan perumahan pada kerajaan atau desa adat dapat ditelusuri dari situs-situs peninggalan Kerajaan Majapahit sampai Mataram, atau kampung adat yang masih terpelihara sampai sekarang, di antaranya di Toraja dan Flores. Bahkan kata "rumah" sendiri tidak hanya dapat diartikan tunggal namun makna rumah dalam budaya Nusantara dapat diartikan lebih luas tidak sesederhana itu. Banyak istilah rumah dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya; 

  • 'omah' (Jawa);
  • 'umah' (Bali);
  • 'uma' (Dompu/Bima, Nusa Tenggara Barat);
  • 'umeh ' (Kerinci, Sumatera Selatan);
  • 'umag' (Dayak, Kalimantan);
  • 'sao' (Flores, Nusa Tenggara Timur) dan lain-lain.

Kemudian rumah selanjutnya berkembang sebagai tempat melakukan aktifitas dasar hingga menjadi tempat membangun keluarga, membesarkan keturunan, termasuk dalam mendidik keluarga dan menyemaikan nilai-nilai budaya. Sejalan dengan perkembangan negara Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, urusan penyediaan perumahan ditangani langsung oleh pemerintah. Secara kelembagaan, urusan perumahan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya di Direktorat Jenderal Perumahan. Oleh karena itu sebagai pemangku kepentingan kegiatan perumahan di Indonesia, kami perlu mengedukasi masyarakat mengenai sejarah daripada perumahan di Indonesia dari berbagai zaman.

Berikut ini kami tampilkan sejarah perumahan di Indonesia dari tahun ke tahun. 

1924:

  • Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Peraturan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Burgelijk Woning Regeling atau disebut dengan BWR. Peraturan ini mendorong penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah Hindia Belanda.

1925 - 1930:

  • Pemerintah Hindia Belanda mulai lebih serius melakukan penataan kota menjadi lebih modern mengacu model kota-kota di Eropa untuk menyediakan permukiman yang layak kepada orang-orang Belanda dan Eropa yang makin banyak datang ke Hindia Belanda

1934:

  • Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan dua program perumahan perkotaan, yaitu:

    1. Perbaikan kampung atau Kampung Verbetering dan penyuluhan tentang rumah sehat.
    2. Penanggulangan penyakit pes atau pest bestrijding di daerah perumahan kumuh.

1945:

  • Departemen Pekerjaan Umum terbentuk, yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung. Namun, karena kondisi negara sedang tidak aman dan tidak stabil saat itu, maka dampak pembangunan perumahan belum terasa oleh masyarakat

1949:

  • Stadsvorming Ordonantie (SVO) atau Undang-undang Pembentukan Kota ditetapkan, mendasari pembangunan Kebayoran Baru, pelopor pembangunan perumahan Indonesia.

1950:

  • Penyelenggaraan Kongres Perumahan Sehat pertama, tanggal 25-30 Agustus 1950 di Bandung menghasilkan tiga keputusan penting:

  • Kongres ini menjadi tonggak sejarah perumahan di Indonesia dan tanggal 25 Agustus diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional (Hapernas) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 46/KPTS/M/2008.

1951:

  • Pendirian Yayasan Kas Pembangunan (YKP), lembaga pembiayaan perumahan.

1952:

  • Djawatan Perumahan Rakyat dibentuk sebagai lembaga pembangunan perumahan, bagian dari Departemen Pekerjaan Umum.

1953:

  • Dibentuk LPMB (Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan) untuk menangani masalah perumahan, khususnya dalam penelitian guna mencari solusi pengembangan rumah murah. Lembaga ini kemudian mendapat bantuan dari PBB.

1958:

  • Terbit UU Darurat Nomor 3 tahun 1958 di mana urusan perumahan menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Kementerian Sosial mendirikan Kantor Pusat Urusan Perumahan..

1960:

  • Terbit Ketetapan MPR No. II/1960. Pemerintah berusaha memecahkan masalah pengadaan perumahan dengan beberapa ketentuan pokok sebagai berikut :
    1. Dalam bidang perumahan hendaknya diusahakan pembangunan rumah-rumah sehat, nikmat, tahan lama, murah harga dan murah sewanya, serta memenuhi syarat-syarat kesusilaan.
    2. Bantuan untuk pembangunan perumahan hendaknya disalurkan melalui berbagai jalan yang mudah, misalnya koperasi pembangunan perumahan, jawatan perumahan rakyat, usaha swasta nasional, dan lain sebagainya
    3. Dalam soal perumahan, keaktifan pemerintah hendaknya tidak hanya berupa pemberian fasilitas dan sebagainya, melainkan dalam bentuk pembangunan rumah-rumah, baik untuk disewakan maupun untuk dijual, terutama di tempat-tempat di kawasan industri negara.

1962:

  • Terbit Undang-Undang Pokok Perumahan Nomor 6 tahun 1962, namun karena tidak berjalan dengan baik diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1963.

1964:

  • Terbit Undang-Undang Pokok Perumahan No. 1 tahun 1964. Terdapat empat hal yang sangat mendasar yang memberikan arahan pengadaan perumahan di Indonesia sebagai berikut :
    1. Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta dalam pengadaan perumahan.
    2. Pemerintah akan bertindak sebagai provider (penyedia perumahan) dan enabler (pemberi bantuan dan dorongan).
    3. Konsep pemecahan masalah pengadaan perumahan ditekankan pada masalah penekanan biaya bangunan dan pemecahan teknis.
  • Adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan pengadaan perumahan dari Pemerintah Pusat pada Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat II.
  • Amanat Pasal 4 UU ini menyatakan bahwa urusan perumahan dijalankan oleh Menteri Sosial. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial dibantu oleh sebuah badan yang dibentuk oleh presiden. Sementara itu, koordinasi pelaksanaan urusan perumahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I yang selanjutnya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah dibantu oleh panitia perumahan yang susunan keanggotaannya harus mencerminkan gotong-royong antara pemerintah dan rakyat.

1966:

  • Kampung  Inprovement Program (KIP) Jakarta – Proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT) dimulai.

1969:

  • Terbit Keputusan Presiden No. 18 tahun 1969 memperkuat kewenangan Menteri PUTL (Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik) dalam urusan perumahan rakyat.
  • Kampung Improvement Program (KIP) diinisiasi di Jakarta. KIP ini kemudian menjadi proyek nasional tahun-tahun berikutnya.

1970:

  • Pembentukan Building Information Center (BIC) sebagai pusat disemunasi pengetahuan teknik LPMB.

1971:

  • Program Pemugaran Permukiman dan Perumahan Desa (P3D) dilaksanakan.

1972:

  • Diselenggarakannya Lokakarya Nasional Perumahan dan Permukiman I pada 4-6 Mei 1972 di Gedung Bina Graha, Jakarta. Hasil dari lokakarya ini merumuskan tiga keputusan pokok yang serupa dengan kongres terdahulu, yaitu system kelembagaan, sistem keuangan dan sistem penunjang untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.
  • REI (Real Estate Indonesia) terbentuk pada 11 Pebruari 1972 yang beranggotakan pengusaha properti.

1973:

  • KIP di DKI Jakarta dinamai Proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT).

1974:

Tindaklanjut Lokakarya Nasional Perumahan dan Permukiman I, yaitu :

  • Dibentuk Badan Kebijakan Perumahan Nasional (BKPN) berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 35 tahun 1974.
  • Dibentuk Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) melalui Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1974, sebagai National Urban Development Coorporation dengan tugas utama sebagai penyedia rumah murah dan bank tanah (land banking).
  • Dibentuk Bank Tabungan Negara (BTN) melalui Keputusan Menteri Keuangan No. B49/MK/N/1/1974, sebagai satu-satunya bank perumahan yang membuka akses pembiayaan rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) melalui kredit perumahan.

1978:

  • Urusan perumahan rakyat ditangani kementerian sendiri, dipimpin Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat dengan Cosmas Batubara sebagai Menteri pertamanya.
  • KPR mulai digalakkan
  • Pembangunan rumah susun di Klender, Pulo Gadung dan Kemayoran.

1980:

  • Terbitnya Pedoman Teknis Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bertingkat yang mengatur model rumah sederhana.

1983:

  • Urusan perumahan yang tadinya ditangani Kementerian Muda menjadi setingkat Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

1985:

  • Terbit Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun

1988:

  • Siswono Yudho Husodo menjabat sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat untuk masa 1988 – 1993.

1989:

  • Terbitnya Keputusan Menteri (Kepmen) PU No.1/KPTS/1989 yang mengantur tentang Program Kaveling Siap Bangun (KSB) yang dioperasionalkan pada skala besar sebagai Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (KASIBA dan LISIBA)

1990:

  • Terbitnya Inpres No. 5 tahun 1990 tentang Penataan Permukiman Kumuh.

1991:

  • Muncul model Rumah Sangat Sederhana (RSS) dalam Kepmen PU No. 54/PRT/1991

1992:

  • Terbitnya Undang-undang No.24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sebagai acuan pengembangan perumahan harus berdasarkan rencana tata ruang setempat atau zonasi.
  • Bank Tabungan Negara (BTN) mengeluarkan “Buku Biru”. sebagia acuan pembangunan pengembangunan perumahan.
  • Undang-undang Pokok Perumahan No. 1 tahun 1964 digantikan oleh Undang-undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang mencakup :
    1. Mengatur pemanfaatan lahan, kewajiban, hak, warisan dan lain-lainnya, serta ketentuan dan fungsi yang harus tersedia pada kawasan perumahan perumahan dan permukiman, berupa sarana dan prasarana
    2. Penganturan KASIBA dan LISIBA.
    3. Melatarbelakangi penyelenggaraan Lokakarya Nasional Perumahan dan Permukiman II yang menjadi dasar pengembangan Pembangunan Perumahan Bertumpu pada Kelompok (P2BPK).
  • Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan Rakyat No.648-384 tahun 1992, No.739/KPTS/1992 dan No.09/KPTS/1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian Berimbang (LHB).

1993:

  • Akbar Tanjung menjabat sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat untuk masa 1993-1998.
  • Terbit Keppres No.14 tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan PNS, kemudian dirubah dengan Keputusan Presiden No. 46 tahun 1994 dengan judul yang sama.

1994:

  • Dibentuk Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS ) sebagai pelaksana pengelolaan dana tabungan.
  • Terbitnya Kepmenpera No.06/KPTS/1994 tentang Pedoman Umum Pembangunan Perumahan Bertumpu pada kelompok (P2BPK), yang menggeser paradigma providing ke enabling.

1998:

  • Kementerian Negara Perumahan Rakyat berganti nama menjadi Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman.
  • Theo L Sambuaga menjabat sebagai Menteri Negara Perumahan dan Permukiman untuk masa 1998-1999.
  • Dibentuknya Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Seluruh Indonesia (APERSI) pada 10 November 1998

1999:

  • Terbit Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 1999 tentang KASIBA dan LISIBA yang merupakan implementasi pasal 19 dan 32 Undang-undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
  • Terbit Keputusan Menteri No. 10/KPTS/M/1999 tentang Kebijakan dan Stategi Pembangunan Rumah Susun.
  • Peleburan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Departement Pekerjaan Umum menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil).
  • Erna Witoelar menjabat sebagai Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil). untuk masa 1999-2001.
  • Terbitnya Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi landasan otonomi daerah.
  • Terbitnya Kepmen Negara Perumahan dan Permukiman No. 9/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D), yang merupakan alat operasional mewujudkan Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP).

2000:

  • Ditjen Pengembangan Pengembangan Permukiman bekerjasama dengan UNDP melaksanakan proyek INS/00/003 (CoBild) yang menekankan pemberdayaan masyarakat dalam penataan permukiman.

2001:

  • Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil) berubah menjadi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil)
  • Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman berubah menjadi Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman.
  • Soenarno menjabat sebagai Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) untuk masa 2001-2004.
  • Pencanangan Gerakan Nasional Penataan Lingkungan Kumuh (GENTA KUMUH).

2002:

  • Penyesuaian MODEL Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) menjadi Rumah Sederhana Sehat.
  • Terbitnya Kepmen Kimpraswil No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Rumah Sederhana Sehat
  • Munculnya RISHA untuk menjawab konsep rumah tumbuh.
  • Terbitnya Kepmen Kimpraswil No. 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP).
  • Muncul hitungan kuantitatif dengan istilah 1 juta backlog perumahan yang diresmikan dengan pencanangan Gerakan Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR).

2004:

  • Pembentukan lembaga Kementerian Perumahan Rakyat tersendiri, dan dipimpin oleh Yusuf Asy’ari sebagai Menteri untuk periode 2004-2009
  • Kebijakan Perumahan Swadaya menjadi Prioritas, dan 3 program yang ditetapkan, yaitu :
    1. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
    2. Program Pembiayaan Rumah Swadaya (PRS)
    3. Program Kemitraan Perumahan Swadaya (KPS)

2005:

  • Lahirnya PT. Sarana Multigriya Finance (SMF), lembaga pembiayaan sekunder perumahan

2006:

  • Lahir Program Seribu Tower Rumah Susun Sederhana

2007:

  • Terbitnya Permen PU No. 5/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi, yang berisi :

    1. Ketentuan Administratif
    2. Ketentuan Tata Bangunan
    3. Ketentuan Keandalan Bangunan
    4. Ketentuan Biaya Bangunan

2008:

  • Terbitnya Keputusan Menteri Negara Perumahan Nasional No. 46/KPTS/M/2008 tentang Hari Perumahan Nasional (Hapernas), yang menyatakan tanggal 25 Agustus sebagai Hari Perumahan Nasional.

2009:

  • Tanggal 25 Agustus 2009 diadakan peringatan pertama Hapernas
  • Suharso Monoarfa menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat untuk masa 2009-2011
  • Diselenggarakan Konggres Nasional Perumahan dan Permukiman II.

2010:

  • Lahirnya bantuan pembiayaan Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

2011:

  • Djan Faridz menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat untuk masa 2011-2014
  • Terbitlah Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menggantikan Undang-undang No. 4 tahun 1992.
  • Terbitlah Undang-undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.

2013:

  • Penetapan komposisi Lingkungan Hunian Baru (LBH)

2014:

  • Penggabungan Kementerian Perumahan Rakyat ke Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2015:

  • Pencanangan Program Sejuta Rumah oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015

2016:

  • Undang-undang No. 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) disahkan.

2019:

  • Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dilantik

 

Sumber: Buku Sejarah Perumahan (Jejak Langkah Hunian Layak Indonesia), Kemitraan Habitat, 2019

Share Jika Bermanfaat

Share: