Berita

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Luncurkan Majalah Maisona Volume ke 6, Selengkapnya klik disini!

Percepatan Menuju Target Pembagunan Program Satu Juta Rumah

Medan- Pemerintah Jokowi-JK mempunyai program unggulan yaitu Satu Juta Rumah untuk Rakyat. Untuk mensukseskan Program Satu Juta Rumah diharapkan untuk menyederhanakan kebijakan, persyaratan, dan proses penerbitan ijin mendirikan bangunan (IMB) pembangunan perumahan. 

 

Wijayanto Samirin selaku Staf Khusus Wapres RI Bidang Ekonomi dan Keuangan menjelaskan ketika kita berbicara Satu Juta Rumah untuk Rakyat sebenarnya kita tidak hanya berbicara hanya membangun rumah saja tapi kita sedang berbicara bagaimana kita bisa melakukan social engineering, karena rumah bukan hanya fisik, banyak hal terjadi didalam rumah.

 

Wijayanto menjelaskan bahwa Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla membentuk Tim dan dibantu oleh Word Bank mendapatkan hasil analisis Word Bank yang menarik, ternyata selama ini kita berpikir masalah gizi yang paling penting ternyata tidak, walaupun gizinya baik tapi kalau lingkungan hidupnya tidak baik maka dia tidak akan sehat. Lingukangan yang bersih juga bisa untuk menunjang prestasi anak.

 

Dari sisi sumplai kita mengharapkan dari pengembang dapat membangun rumah dengan harga yang terjangkau dibantu dengan percepatan pengurusan perijinan. Dari sisi pembeli sudah dibantu oleh pemerintah dengan KPR Subsidi, tutup Wijayanto dalam acara FGD Percepatan Program Satu Juta Rumah di Grand Aston (30/11).

 

Pada tanggal 27 Februari 2017 telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 648/1062/SJ tentang Percepatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah, sebagai upaya percepatan diseminasi kebijakan, terang Diah Indrajati selaku Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

 

Dan sudah ditetapkan dan diundangkan Permendagri Nomor 55 Tahun 2017 pada tanggal 20 Juli 2017, tentang pelaksanaan perizinan dan non perizinan pembangunan perumahan bagi MBR di daerah untuk percepatan pembangunan perumahan bagi MBR serta tindak lanjut terbitnya PP Nomor 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR. Secara substansi Permendagri,” ungkapnya.

 

Togar Arifin Silaban selaku Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Sekretariat Wakil Presiden menjelaskan pembangunan perumahan itu sesungguhnya adalah tugas dari pemerintah khususnya untuk MBR itu menjadi tanggungjawab pemerintah terutama pemerintah daerah. Badan usaha dalam hal ini pengembang sebetulnya hanya membantu tugas untuk menbangun rumah untuk MBR yang layak huni.

 

Di tahun 1945 para pemimpin kita sudah merumuskan tujuan dari pembangunan pembentukan bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum itu salah satunya dibidang perumahan, mencerdaskan kehidupan bangsa pemerintah. Jadi kita sebagai penerus bangsa diharapkan bisa meneruskan semangat 45 dalam pembangunan perumahan. 

 

Di UU 1 tahun 2011 ada kewajiban khususnya pasal 54 menyebutkan bahwa pemerintah berperan dalam memberikan kemudah dalam perijinan dan memberikan bantuan perumahan ada dalam bentuk bantuan subsidi dan bantuan stimulan perumahan swadaya. PP Nomor 64 tahun 2016 adalah jawaban dari janji pemerintah sebagai implementasi dari undang-undang tersebut, ujar Lukman Hakim Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

 

Kinerja program satu juta rumah dari tahun 2015 sebanyak 699.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805. 169 unit,tahun 2017 sebanyak 713.551 unit per 22 November 2017. Mendekati akhir tahun 2017 tingkat penjualan akan meningkat tajam oleh sebab itu nantinya akan bertambah lagi jumlah unit yang terbangun.

Permen PU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagai keterangan yang menyatakan bahwa pelaksanan pembangunan-bagunan gedung telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam IMB untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya jadi bisa langsung diterbitkan tanpa dipungut biaya menjelaskan SLF 

 

Sejak januari 2015 pelayanan yang sudah ada PTSP Kementerian ATR/BPN berupa informasi ketersediaan tanah, pertimbagan teknis petanahan, pengukuran bidang tanah dan kawasan, penetapan hak atas tanah, dan pengelolan pengaduan. Pelayanan ini dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan program satu juta rumah, jelas Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian ATR/BPN.

Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam program pembangunan perumahan MBR antara lain peraturan dan regulasi dalam surat edaran Menteri ATR/BPN, Surveyor kadaster berlisensi, Pelayanan terpadu satu pintu, Program nasional pendaftran tanah sistematis lengkap.

Kegiatan

  • Kunjungan Dirjen ke Wisma Atlet Blok C2 Kunjungan Dirjen ke Wisma Atlet Blok C2
  • Kunjungan Dirjen ke Wisma Atlet Blok D10 Kunjungan Dirjen ke Wisma Atlet Blok D10
  • Pelantikan Pejabat Perbendaharaan Pelantikan Pejabat Perbendaharaan
  • Pembinaan Pejabat Perbendaharaan Pembinaan Pejabat Perbendaharaan
  • Penyerahan Sertifikat Tanah lokasi rencana Pembangunan Rusunawa di Kawasan Pemukiman Nelayan Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu kepada Ditjen Penyediaan perumahan Penyerahan Sertifikat Tanah lokasi rencana Pembangunan Rusunawa di Kawasan Pemukiman Nelayan Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu kepada Ditjen Penyediaan perumahan
  • Kunjungan Dirjen ke Pameran BTN EXPO 2018 Kunjungan Dirjen ke Pameran BTN EXPO 2018