Berita

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Luncurkan Majalah Maisona Volume ke 6, Selengkapnya klik disini!

Kementerian PUPR Siap Salurkan BSPS di Kawasan SStrategis Pariwisata Nasional




Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Johny F.S Subrata menyatakan, pembangunan serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang ditempati masyarakat adalah hal yang penting untuk meningkatkan daya tarik kawasan pariwisata nasional di Indonesia. Apalagi jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang datang ke tempat-tempat wisata yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

 

“Sudah ada ribuan rumah masyarakat yang tidak layak huni  di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang telah kami tingkatkan kualitas rumahnya pada tahun 2017 ini. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau bedah rumah ini adalah wujud nyata bantuan pemerintah ke masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pariwisata tersebut,”ujar Johny F.S Subrata saat membuka kegiatan Finalisasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPSN) Tahun 2018 di Jakarta beberapa waktu lalu.

 

Johny menjelaskan, ke lima KSPN yang mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS tersebut antara lain Danau Toba di Sumatera Utara (704 unit rumah), Mandalika di Nusa Tenggara Barat (200 unit rumah), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (360 unit rumah), Borobudur di Jawa Tengah (360 unit rumah) dan Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur (503 unit rumah).

 



“Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk KSPN ini akan terus kami lanjutkan di tahun 2018 mendatang. Jumlah KSPN yang akan mendapat alokasi bantuan perumahan untuk peningkatkan kualitas rumahnya pun akan ditingkatkan,”tandasnya.

 

Berdasarkan data yang dimilikinya, rencananya alokasi BSPS pada tahun 2018 akan dilaksanakan di 12 KSPN yang ada di Indonesia. Beberapa KSPN tersebut antara lain Danau Toba di Sumatera Utara (1400 unit), Kepulauan Seribu di DKI Jakarta (150 unit) Mandeh di Sumatera (347 unit dan 50 unit pembangunan rumah baru), Tanjung Kelayang di Bangka Belitung (150 unit) Tanjung Lesung di Banten (200 unit), Borobudur di Jawa Tengah (500 unit), Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur (900 unit), Mandalika di NTB (200 unit), Labuan Bajo di NTT (350 unit), Morotai di Maluku Utara (200 unit), Toraja di Sulawesi Selatan (200 unit) dan Wakatobi Sulawesi Tenggara (300 unit).

 

Johny menambahkan, Program BSPS pada dasarnya sebagai stimulan dari pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan keswadayaannya dalam pemenuhan rumah layak huni. Bentuk keswadayaannya dapat berupa tenaga kerja maupun bahan bangunan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan sumber-sumber kesawadayaannya bisa berasal dari keluarga inti dan masyarakat sekitar yang ingin memberikan bantuan baik bantuan berupa uang maupun tenaga kerja.

 



Jenis kegiatan BSPS ini terbagi menjadi dua yakni berupa Pembangunan Baru (PB) dengan klasifikasi pembangunan baru pengganti rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah baru serta Peningkatan Kualitas (PK) dengan klasifikasi kerusakan rumah ringan, sedang dan berat.

 

“Besaran bantuan untuk Pembangunan Baru adalah Rp 30 juta. Untuk Peningkatan kualitas (PK) dengan klasifikasi rumah rusak ringan atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan Rp 7,5 juta, rumah rusak sedang Rp 10 juta dan rumah rusak berat Rp 15 juta,”terangnya.

 

Lalu apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang menerima BSPS tersebut? Ada tujuh kriteria diantaranya ketidaklayakan rumah yakni luas lantai kurang dari 7,2 meter persegi, jenis atap rumah terbuat dari daun atau lainnya, jenis dinding rumah terbuat dari bambu atau jenis lainnya, jenis lantai tanah, tidak mempunya akses ke sanitasi yang layak, sumber penerangan bukan listrik dan tidak ada akses ke air minum layak.

 

Kementerian PUPR, imbuh Johny,  hanya menerima usulan RTLH yang berhak menerima BSPS dari Bupati/ Walikota/ Kementerian/ Lembaga yang telah dilengkapi dengan lokasi desa/ kelurahan yang memiliki data RTLH dan kekurangan rumah. Kami juga mengutamakan data yang berasal dari Basis Data Terpadu TNP2K yang diverifikasi Pemda atau hasil pendataan Pemda.

 

“Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa/ kelurahan dan ada legalitas tanah calon penerima bantuan biar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Dan yang paling utama tidak ada pungutan bagi masyarakat yang menerima BSPS dari Kementerian PUPR,”katanya.(Ristyan/ Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)

Kegiatan

  • Kunjungan Dirjen ke Wisma Atlet Blok C2 Kunjungan Dirjen ke Wisma Atlet Blok C2
  • Kunjungan Dirjen ke Wisma Atlet Blok D10 Kunjungan Dirjen ke Wisma Atlet Blok D10
  • Pelantikan Pejabat Perbendaharaan Pelantikan Pejabat Perbendaharaan
  • Pembinaan Pejabat Perbendaharaan Pembinaan Pejabat Perbendaharaan
  • Penyerahan Sertifikat Tanah lokasi rencana Pembangunan Rusunawa di Kawasan Pemukiman Nelayan Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu kepada Ditjen Penyediaan perumahan Penyerahan Sertifikat Tanah lokasi rencana Pembangunan Rusunawa di Kawasan Pemukiman Nelayan Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu kepada Ditjen Penyediaan perumahan
  • Kunjungan Dirjen ke Pameran BTN EXPO 2018 Kunjungan Dirjen ke Pameran BTN EXPO 2018