Berita

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Luncurkan Majalah Maisona Volume ke 6, Selengkapnya klik disini!

PUPR Koordinasikan Percepatan Penyediaan Perumahan



Dalam rangka pelaksanaan percepatan   program Satu Juta Rumah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan Sekretariat Wakil Presiden  koordinasikan Percepatan Penyediaan Perumahan dengan para Pemda, Kepala Kantor Pertanahan dan Asosiasi Pengembang  Perumahan.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR, Dadang Rukmana  mengemukakan bahwa saat ini capaian program Satu Juta Rumah per 20 November adalah  713.551 unit. "Jumlah ini terus meningkat dan setiap minggunya peningkatan ini mencapai 10.000-20.000 unit" jelas Dadang
pada Rakor Percepatan Penyediaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diadakan di Sovereign Hotel (21/12).

Namun meski begitu tantangan  penyediaan perumahan masih cukup berat. Dengan dana APBN dan APBD, Pemerintah saat ini hanya dapat menyediakan 20% dari target Satu Juta Rumah. 30% adalah melalui pembangunan perumahan oleh pengembang dengan subsidi Pemerintah dan 50% adalah oleh pengembang perumahan dengan non subsidi.

Strategi yang dilakukan Kementerian PUPR terutama adalah dengan mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan perijinan bagi para pengembang yang membangun perumahan bagi MBR.   Karena pada pelaksanaannya, Pemda merupakan aktor penting yang berperan pada kesuksesan program Satu Juta Rumah. Kebijakan dari Pemerintah Pusat perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan peraturan daerah.

Sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UU No. 1 tahun 2011 serta untuk mendukung program
Satu Juta Rumah, Kementerian PUPR saat ini juga tengah menyusun Regulasi Terkait Bentuk Kemudahan Perizinan dan Kriteria Pencabutan Izin Pembangunan Perumahan MBR yang ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2017  yang berisi tentang kemudahan persyaratan administrasi dan teknis, kemudahan pelayanan (online),  kepastian waktu proses dan pembinaan.

Togar Arifin Silaban selaku Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Sekretariat Wakil Presiden mengungkapkan bahwa melalui Paket Kebijakan Ekonomi 13 telah dilakukan penyederhanaan perijinan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari 32 perijinan menjadi 11 perijinan, percepatan waktu proses perijinan dari 769-891 hari menjadi 44 hari, menghapus 7 perijinan, menggabungkan beberapa perijinan, serta mengurangi biaya perijinan hingga 70%.

Togar juga  menegaskan bahwa Pemda bertugas untuk memastikan agar harga Jual perumahan bagi MBR terjangkau sesuai dengan batasan harga jual masing-masing daerah, program perumahan dapat tepat sasaran, serta memastikan bahwa  Bangunan dan lingkungan yang dibangun pengembang memiliki kualitas yang baik.

Penyediaan perumahan juga didukung dengan kebijakan Badan Pertanahan Nasional melalui salah satunya juga tentang prograam percepatan pendaftaran tanah. Djamaludin, Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Badan Pertanahan Nasional menjelaskan bahwa saat ini BPN terus menginventarisasi lahan-lahan milik pemerintah yang dapat dimanfaatkan dan memungkinkan untuk mendukung pembangunan perumahan.

Sementara itu Zanariah dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri menyampaikan bahwa pemda perlu membuat zoning area untuk perumahan. "Mana saja lokasi yang dapat dibangun perumahan MBR. Pemda juga harus membuat keputusan untuk bangun infrastruktur pendukung".

Kegiatan

  • Kunjungan Dirjen ke Wisma Atlet Blok C2 Kunjungan Dirjen ke Wisma Atlet Blok C2
  • Kunjungan Dirjen ke Wisma Atlet Blok D10 Kunjungan Dirjen ke Wisma Atlet Blok D10
  • Pelantikan Pejabat Perbendaharaan Pelantikan Pejabat Perbendaharaan
  • Pembinaan Pejabat Perbendaharaan Pembinaan Pejabat Perbendaharaan
  • Penyerahan Sertifikat Tanah lokasi rencana Pembangunan Rusunawa di Kawasan Pemukiman Nelayan Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu kepada Ditjen Penyediaan perumahan Penyerahan Sertifikat Tanah lokasi rencana Pembangunan Rusunawa di Kawasan Pemukiman Nelayan Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu kepada Ditjen Penyediaan perumahan
  • Kunjungan Dirjen ke Pameran BTN EXPO 2018 Kunjungan Dirjen ke Pameran BTN EXPO 2018
  • GROUNDBREAKING 2 RUSUNAWA DI BATAM GROUNDBREAKING 2 RUSUNAWA DI BATAM
  • KHALAWI LIHAT LANGSUNG PROGRES PEMBANGUNAN RUSUN UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM KHALAWI LIHAT LANGSUNG PROGRES PEMBANGUNAN RUSUN UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
  • DIRJEN BUKA BIMTEK VIDEOGRAFI BIDANG PERUMAHAN DI LOMBOK 11-13 JULI 2018 DIRJEN BUKA BIMTEK VIDEOGRAFI BIDANG PERUMAHAN DI LOMBOK 11-13 JULI 2018
  • KAHALAWI HADIRI BIMTEK PENDATAAN ARSIP MELALUI APLIKASI e-HRM KAHALAWI HADIRI BIMTEK PENDATAAN ARSIP MELALUI APLIKASI e-HRM
  • ZIARAH MAKAM MANTAN MENTERI PU KABINET PEMBANGUNAN 5 ZIARAH MAKAM MANTAN MENTERI PU KABINET PEMBANGUNAN 5