Berita

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Luncurkan Majalah Maisona Volume ke 2, Selengkapnya klik disini!

Kepala Daerah Diminta Cek Perijinan Perumahan


 


JAKARTA – Para kepala daerah diharapkan mau turun ke lapangan guna mengecek proses perijinan perumahan bagi masyarakat di daerahnya masing-masing. Pasalnya, masih banyak pengembang di daerah yang mengeluhkan adanya proses perijinan khususnya di bidang perumahan yang berbelit-belit.

“Kepala daerah jangan hanya mau menerima laporan yang bagus-bagus saja dari para pegawainya. Tapi mereka juga harus turun ke lapangan dan lihat apakah perijinan perumahan di daerahnya sudah lebih mudah atau belum,”ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan  Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin di Jakarta beberapa waktu lalu.

Syarif menuturkan, banyak sumber-sumber informasi yang dapat diperoleh oleh Kepala Daerah jika ingin mengetahui masalah di perijinan. Salah satunya dengan menggandeng dan berdiskusi dengan sejumlah asosiasi pengembang dan masyarakat di daerah.

Pengembang, imbuh Syarif, merupakan mitra kerja Pemda dalam membangun serta membantu dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat. Untuk itu, kerjasama serta masukan terhadap pelayanan perijinan antara Pemda dan pengembang harus sinkron.

“Pemda bisa menindak pengembang jika memang tidak melaksanakan kewajiban seperti yang tertuang dalam peraturan daerah. Sebaliknya, pengembang pun bisa memberikan penilaian ke Pemda jika memang ijinnya berbelit-belit dan pelayanannya kurang baik. Saat ini eranya pelayanan publik yang cepat dan tranparan,”tandasnya.

Sebagai informasi, untuk mendorong pelaksanaan Program Satu Juta Rumah pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk mempermudah perijinan di sektor perumahan.  Pertama, Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sudah diluncurkan pemerintah pada tanggal 24 Agustus 2016 lalu.

Kemudian Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan dan Permendagri No. 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan  Pembangunan Perumahan bagi MBR di daerah.Selain itu juga ada PP Nomor 64 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 

Dalam sektor perizinan ini pemerintah telah berhasil menyederhanakan proses perizinan yang semula 33 perizinan menjadi 11 perizinan saja. Waktu pengurusan izin pun di persingkat yang semula 769 – 981 hari menjadi 44 hari saja. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Pemda dan melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan Program Satu Juta Rumah di daerah-daerah.

“Pelayanan Terpadu di sektor perijinan harus jelas dan ada standarisasi format ijin yang memang harus dipenuhi oleh pengembang. Jika memang ada syarat yang kurang harus segera dikembalikan kepada pengembang untuk di urus. Jika Perda perumahannya memang perlu di revisi ya harus di revisi. Jangan sampai pengurusan ijin sampai bertahun-tahun lagi,”tandasnya. (Ristyan/Kompu Ditjen Penyediaan perumahan Kementerian PUPR)

Kegiatan

  • Kunjungan Dirjen ke Wisma Atlet Blok C2 Kunjungan Dirjen ke Wisma Atlet Blok C2
  • Kunjungan Dirjen ke Wisma Atlet Blok D10 Kunjungan Dirjen ke Wisma Atlet Blok D10
  • Pelantikan Pejabat Perbendaharaan Pelantikan Pejabat Perbendaharaan
  • Pembinaan Pejabat Perbendaharaan Pembinaan Pejabat Perbendaharaan