Slide 1

Berita Perumahan > Ditjen Penyediaan Perumahan Dorong Pemda Optimalkan Aset Tanah


Selasa, 01 November 2016, Dilihat 48 kali

 

MATARAM - Pemerintah daerah ditingkat provinsi maupun kota/kabupaten diminta untuk memberikan jaminan ketersediaan lahan untuk lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakatnya. Adanya lahan perumahan yang memadai diharapkan dapat menekan laju kenaikan harga rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga mereka dapat memiliki rumah yang layak huni.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin ketersediaan lahan bagi pembangunan perumahan, terutama rumah untuk masyarakat berpengehasilan rendah (MBR), ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Irma Yanti saat membuka Rapat Koordinasi Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Perumahan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu.

Kegiatan rakor tersebut diselenggarakan di tiga provinsi berbeda, yaitu Provinsi NTB, Jawa Timur dan Kalimantan Barat dengan mengundang SKPD yang mengurusi bidang perumahan dan SKPD yang mengurusi dan mengelola aset tanah se-kabupaten/kota di tiap provinsi.

Irma Yanti menerangkan, komponen tanah berkontribusi kurang lebih sekitar 30 persen terhadap harga rumah yang dibangun oleh pengembang perumahan. Untuk itu dukungan ketersediaan lahan dari pemerintah daerah untuk pembangunan perumahan akan sangat mempengaruhi terhadap akselerasi pembangunan perumahan serta harga rumah yang lebih terjangkau di setiap daerah.

Kementerian PUPR akan terus memberikan dorongan kepada pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten untuk bersama-sama memberikan perhatian secara serius dalam hal pengalokasian tanah-tanah milik pemda sebagai lokasi pembangunan perumahan. Adanya jaminan ketersediaan lahan yang mencukupi maka harga rumah bagi MBR dapat ditekan sehingga mampu diakses oleh masyarakat, terangnya.

Lebih lanjut, Irma Yanti menambahkan, ketersediaan lahan merupakan salah satu permasalahan utama dalam penyediaan perumahan terutama dalam rangka menyediakan perumahan bagi MBR. Apalagi saat ini pemerintah tengah gencar mendorong terlaksananya Program Satu Juta Rumah untuk masyarakat.

Kebutuhan akan tempat tinggal bagi MBR, imbuh Irma, terus mengalami peningkatan setiap tahun, sementara pasokan lahan semakin terbatas, khususnya di perkotaan. Dalam hal ini, ketidakjelasan mengenai stok lahan untuk pembangunan perumahan di daerah sangat berpengaruh terhadap upaya percepatan pembangunan perumahan.

Permasalahan terkait lahan juga dianggap menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program satu juta rumah sehingga capaian target pembangunan perumahan menjadi terhambat. Semakin tinggi harga lahan akan menyulitkan MBR untuk mengakses hunian yang layak dan terjangkau, tandasnya. (Ristyan/ Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR)