Slide 1

Berita Perumahan > Pengelolaan dan Penyimpanan Data Aset Perumahan Harus Penuhi 6 Asas


Kamis, 20 Oktober 2016, Dilihat 103 kali

 

SURABAYA - Semakin meningkatkan program pembangunan di sektor perumahan membutuhkan pengelolaan dan penyimpanan data tentang aset yang baik.

Setiap Kementerian/ Lembaga sebagai Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara  yang memenuhi enam asas utama yaitu asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparasi, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai,â?? ujar Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Lukman Hakim  saat membuka Bimbingan Teknis dan Implementasi Aplikasi Simak-BMN dan Konsolidasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan di Hotel Elmi Surabaya, Rabu (19/10).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran bersama dengan Bagian Umum dan Penatausahaan BMN Ditjen Penyediaan Perumahan itu rencananya dilaksanakan selama empat hari mulai tanggal 19-22 Oktober 2016. Adapun peserta kegiatan ini berasal dari Petugas SAIBA dan SIMAK-BMN di Satker Pusat Strategis dan SNVT. Tampak hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jawa Timur, Kepala Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Kepala Bagian Umum dan Penatausahaan BMN Ditjen Penyediaan Perumahan.

Lukman menjelaskan, saat ini perkembangan teknologi cukup mempengaruhi pola pengelolaan aset di pemerintahan. Pergeseran paradigma proses pengelolaan aset jika sebelumnya hanya administrasi aset yang sederhana kini mulai mengalami perubahan menjadi manajemen aset yang menggunakan sistem aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (Simak-BMN) guna menyimpan database aset tersebut.

Penyimpanan database aset tersebut diatur berdasarkan berdasarkan Peraturan Per-UU yang mengatur pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), terangnya.

Lebih lanjut, Lukman menerangkan, pihaknya memiliki beberapa harapan terkait pelaksanaan kegiatan ini. Pertama, Pengelola dan pelaksanaan BMN di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan ini mampu menerapkan Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN dengan baik dan benar. Kedua, mengingkatkan pemahaman dan kemampuan SDM Satker dalam pengelolaan dan Penatausahaan BMN dan Laporan Keuangan. Ketiga, meningkatkan Komitmen masing-masing Satker bahwa pentingnya proses penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas, akuntabel dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Ke empat, memperoleh data Laporan yang memadai dari masing-masing entitas Akuntansi (Satker) untuk digabung dan dikonsolidasikan guna menghasilkan laporan keuangan tingkat  Eselon 1 yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan peraturan maupun ketentuan yang berlaku dan kelima meningkatkan Opini Laporan Keuangan Kementerian PUPR sehingga memperoleh kembali opini WTP.

Meskipun pemerintah telah mengatur adanya pengelolaan BMN, imbuh Lukman, namun ada beberapa permasalahan yang kerap ditemui. Beberapa permasalahan yang ada dalam pengelolaan aset antara lain  inventarisasi dan penilaian kembali aset belum optimal, laporan BMN di tingkat Eselon I belum optimal, pencatatan dan Pengelolaan aset dan Persediaan belum memadai, rekonsiliasi Internal ( SAIBA dan SIMAK BMN ) dan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN belum dilakukan secara tertib dan tepat waktu.dan tidak dilakukan telaah terhadap laporan keuangan sebelum melakukan rekonsiliasi. (Ristyan/ Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)