Slide 1

Berita Perumahan > Kementerian PUPR Gelar Konsultasi Regional Menunjang RPJMN 2020–2024


Kamis, 13 Februari 2020, Dilihat 67 kali

Magelang - Dalam rangka menunjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menjadi tahap awal pencapaian target-target menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sehubungan dengan hal itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M. Basuki Hadimuljono yang diwakili Sekretaris Jenderal Sekjen Kementerian PUPR, Prof. Anita Firmanti saat membuka Konsultasi Regional (Konreg) di Magelang, Rabu, 12 Februari, mengatakan Konreg tahun ini merupakan momentum penting dalam menjalankan amanat RPJMN yang ada dalam Perpres No. 18 Tahun 2020. Perpres tersebut juga mengatur mengenai program pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2021 yang mendukung konsolidasi seluruh pemangku kepentingan.

“Kementerian PUPR mendukung upaya Pemerintah dalam membangun infrastruktur dengan pendekatan teknokratik dan kewilayahan,” ujarnya. Ia juga berharap program yang disusun untuk kawasan Pulau Jawa itu dapat mengedepankan prinsip-prinsip good governance. Dikatakannya bahwa dalam satu tahun anggaran, Kementerian PUPR akan melaksanakan tiga hal yakni mempertanggung jawabkan yang sudah dikerjakan tahun lalu, melaksanakan tugas yang harus dikerjakan tahun ini, dan memprogramkan pekerjaan untuk tahun depan. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, kegiatan PUPR dikelompokkan ke dalam dua agenda pembangunan yakni pertama, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan kawasan strategis seperti kawasan pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi.

“Kita juga tetap mendorong Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata dengan Lima Destinasi Super Prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang,” tuturnya. Kemudian yang kedua, memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Hal itu dilakukan dengan beberapa program seperti meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni target 2024 sebesar 70 persen. Selain itu Kementerian PUPR harus mengantisipasi beberapa tantangan pembangunan infrastruktur ke depan seperti pertumbuhan perkotaan Asia yang sangat cepat, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan, penerapan teknologi serta pemanfaatan informasi dan komunikasi, serta Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). “Kementerian PUPR memegang peranan strategis dalam mewujudkan Pembangunan IKN. Pembangunan IKN mengusung konsep Capital City in The Forest dengan pendekatan visi Ibu Kota sebagai Katalis Peningkatan Peradaban Manusia Indonesia,” ungkapnya.

Sementara Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Heru Setiadhie saat memberi kata sambutan menyambut baik kegiatan Konreg yang diadakan di Magelang. Ia berharap program-program yang akan dibuat dapat meningkatkan infrastruktur di Jawa Tengah. Apalagi saat ini kawasan pariwisata Borobudur menjadi salah satu kawasan pariwisata super prioritas yang akan dikembangkan pemerintah.
Dalam sambutan lain Inspektur III, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Lilik Retno Cahyadiningsih turut memberikan kata sambutan. Ia berharap perencanaan dan pemrograman termasuk realisasi pembangunan infrastruktur terus selalu mengacu pada peraturan yang berlaku. Setelah pembukaan, acara dilanjutkan pada Kamis (13/2) dan Jumat (14/2) dengan agenda pembahasan detail program di beberapa desk.

Sementara ditempat terpisah Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi A H menyampaikan arahan kebijakan dan strategi sektor perumahan bahwa dalam RPJMN 2020-2024 akan dibangun 19.900 unit rumah susun, 12.000 unit rumah khusus, 700.000 unit rumah swadaya, serta 250.000 unit bantuan sarana dan prasarana rumah umum. Konsultasi Regional ini digelar dengan tujuannya memadukan usulan – usulan dari setiap daerah yang disampaikan oleh Kepala BAPPEDA masing masing daerah untuk menentukan lokasi – lokasi prioritas pembangunan perumahan. Sehingga program – program yang dilaksanakan tidak semata – mata direktif dari pusat namun juga dari bawah, jadi dapat disimpulkan program yang akan dijalankan bertemu di tengah – tengah (Top Down) (Bottom Up).

Setelah pelaksanaan Konreg pertama pada tanggal 12-14 Februari di Magelang, Konreg kedua digelar di Labuan Bajo NTT untuk Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (enam provinsi) pada 18-20 Februari. Pelaksanaan Konreg yang ketiga di Toba Sumatera Utara untuk wilayah Sumatera (10 provinsi) pada 24-26 Februari dan Konreg keempat digelar di Manado pada 2-4 Maret. Kegiatan tersebut diikuti 12 provinsi di wilayah Bali, Kalimantan, dan Sulawesi.

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjan Penyediaan Perumahan