Slide 1

Berita Perumahan > Kementerian PUPR Gelar Pembinaan Peraturan Bidang Perumahan


Selasa, 15 Oktober 2019, Dilihat 77 kali

MANADO - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melakukan pembinaan peraturan terkait perundang – undangan bidang perumahan kepada pemerintah daerah. Hal tersebut dilaksanakan untuk memberi informasi pemerintah daerah mengenai kebijakan – kebijakan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman serta program - program yang dapat mendukung pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui rumah layak huni.

"Pemerintah daerah harus memahami betul bagaimana proses dan prosedur pengajuan usulan bantuan perumahan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Banyak program perumahan yang dilaksanakan pemerintah antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rumah Susun, Rumah Khusus dan bantuan PSU," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana saat membuka kegiatan Pembinaan Perundang – undangan Bidang Perumahan di Swiss-Belhotel Maleosan Manado, Kamis (10/10/2019).

Tampak hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulawesi Utara, J. E. Kenap, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bali Gede Pramana, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Selatan La Ganefo, dan juga perwakilan beberapa organisasi perangkat daerah antara lain Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku utara.

Dadang menjelaskan, sudah banyak peraturan yang disusun oleh Kementerian PUPR untuk mempermudah penyelenggaraan perumahan di Indonesia. Beberapa tersebut antara lain Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus, Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS), Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2018 tentang bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembangunan Rumah Susun.

"Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama terkait kebijakan perumahan tersebut dan saling bersinergi dalam memanfaatkan program – program bantuan yang ada di kementerian PUPR khususnya di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan," terangnya.

Lebih lanjut Dadang menerangkan, saat ini masih banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memahami tentang program – program bantuan yang ada di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sehingga dalam praktek ada beberapa hal yang kurang berjalan dengan baik.

Padahal berdasarkan amanat Undang – undang Dasar 1945 khususnya di dalam Pasal 28 ayat 1 yang menyebutkan negara memiliki kewajiban untuk merumahkan seluruh rakyat. Apalagi rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok rakyat Indonesia adalah pekerjaan rumah bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Oleh karena itu pemerintah pusat mengajak pemerintah daerah untuk memahami berbagai macam peraturan perundang – undangan terkait dengan upaya penyediaan perumahan bagi seluruh rakyat ini.

"Dalam rangka mengimplementasikan kebutuhan perumahan pemerintah telah membuat suatu program kebijakan yang bernama Program Sejuta Rumah (PSR). Satu program yang menggerakkan seluruh stakeholder untuk memproduksi rumah sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," tambahnya.

Dalam menjalankan PSR, imbuh Dadang, pemerintah memiliki tiga strategi utama. Pertama pemerintah sendiri yang membangun rumah dalam bentuk rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya dengan program BSPS, dan bantuan PSU dengan kontribusi 20 persen. Kedua, pengembang membangun rumah dengan bantuan subsidi dari pemerintah dengan kontribusi 30 peesen.

Strategi ketiga pembangunan perumahan oleh pengembang atau masyarakat sendiri tanpa bantuan subsidi pemerintah tetapi dengan kebijakan kemudahan perijinan pembangunan oleh pemerintah dengan kontribusi 50 persen.

Dalam periode pemerintahan selanjutnya PSR tetap dilanjutkan tetapi bukan hanya dilanjutkan tetapi dilakukan penguatan dengan berinovasi seperti program pembangunan perumahan berbasis komunitas seperti di PPRG garut sehingga masyarakat non fix income bisa membangun rumah.

Dalam hal kebijakan perundang – undangan pemerintah akan melakukan diregulasi peraturan untuk mendukung program PSR yaitu dengan melakukan tiga cara yang pertama memangkas peraturan yang tidak perlu, kedua merevisi peraturan yang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang, dan ketiga buat aturan yang sesuai dengan aturan yang sekarang.

Dalam hal perijinan pemerintah pusat menghimbau pemerintah daerah untuk mempermudah ijin pembangunan perumahan untuk pengembang karena dengan membangun rumah bisa berdampak ekonomi yang digerakan karena pembangunan.

“Kami berharap kegiatan ini bisa memberi wawasan tentang peraturan perundang – undangan karena peraturan perundang – undangan ini merupakan kunci untuk pelaksanaan kebijakan. Semua aktifitas Negara pemerintah baik pusat, daerah maupun kabupaten kota semuanya adalah kebijakan karena kebijakan itu adalah respon pemerintah terhadap permasalahan yang ada di masyarakat," katanya.

(TIM KOMUNIKASI PUBLIK DIREKTORAT RUK/BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR)