Slide 1

Berita Perumahan > Kementerian PUPR Siap Dukung Pembangunan RTLH di Kawasan Wisata NTB


Kamis, 12 September 2019, Dilihat 87 kali

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap memberikan dukungan terhadap program pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR_  di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Adanya penataan dan pembangunan hunian masyarakat khususnya rumah tidak layak huni (RTLH) tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kawasan wisata yang nyaman bagi para wisatawan.

Demikian benang merah kegiatan audiensi Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar dengan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Tampak hadir pula dalam kegiatan tersebut Direktur Rumah Swadaya Jhony Sofyan Fajar Subrata, Kasubdit Fasilitasi Pendataan dan Verifikasi Direktorat Rumah Swadaya, Rubiyo dan Kepala Satuan kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi NTB, Bulera.

Menurut Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, pihaknya siap membantu pemerintah daerah yang ingin melaksanakan program perumahan untuk masyarakat. Lokasi pembangunan perumahan pun tidak hanya di daerah perkotaan saja, tapi juga di kawasan wisata yang ada di daerah.

“Jika Pemda sudah siap dengan data kebutuhan rumah yang perlu mendapat bantuan, segera sampaikan kepada kami. Kami juga siap melakukan penataan dan membantu untuk membedah rumah tidak layak huni di kawasan wisata yang ada daerah, termasuk di NTB,” ujar Khalawi.

Menurut Khalawi, banyak program perumahan di Kementerian PUPR yang dapat dimanfaatkan Pemda jika ingin melaksanakan program peerumahan. Beberapa program tersebut antara lain pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa), rumah khusus, rumah swadaya atau bedah rumah dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk rumah bersubsidi seperti jalan lingkungan dan saluran air.

“Untuk penataan dan pembangunan rumah di kawasan wisata, kami siap mendukung melalui penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Bisa melalui peningkatan kualitas rumah dengan jumlah bantuan Rp 17,5 juta maupun pembangunan rumah baru dengan jumlah bantuan Rp 35 juta per unit rumah. Tapi bantuan akan diberikan dalam bentuk bahan bangunan dan upah kerja tukang bangunan,” terangnya.

Berdasarkan data yang ada, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan memberikan dukungan dengan menyalurkan program BSPS atau bedah rumah di KSPN di sembilan provinsi dan 19 Kabupaten / kota. Ke sembilan wilayah KSPSN tersebut antara lain Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Adapun jumlah rumah yang akan mendapat bantuan di KSPN di NTB berjumlah 240 unit rumah. Lokasi penyaluran program BSPS di Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di Kabupaten Lombok Tengah yakni di Kecamatan Pujut. Lokasi pembangunannya tersebar di enam desa yakni Segala Anyar, Kuta, Mertak, Sukadana, Sengkol, Rembitan. “Masing-masing desa tersebut akan mendapat bantuan bedah rumah sebanyak 40 unit rumah. Kami juga menugaskan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB untuk melakukan pengawasan dan pembangunan program bedah rumah di KSPN tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menerangkan, tujuan kedatangannya ke Kementerian PUPR adalah untuk bertemu langsung dengan Dijen Penyediaan Perumahan dalam rangka konsultasi dan menyampaikan usulan pembangunan perumahan di wilayahnya. Hal itu dikarenakan masih banyak masyarakat Lombok Utara yang hingga kini rumahnya tidak layak huni.

“Beberapa waktu lalu wilayah Lombok Utara juga merupakan daerah terdampak gempa. Gempa tersebut menyebabkan kerusakan rumah sebanyak 75.636 unit. Jumlah banyak sekali sehingga kami berharap Kementerian PUPR bisa membantu rumah yang rusak dan tidak layak huni termasuk yang ada di kawasan wisata,” terangnya.

Lebih lanjut, dirinya menerangkan, berdasarkan hasil audiensinya, Kementerian PUPR akan membantu pembangunan untuk rumah khusus nelayan, penataan RTLH dan pembangunan homestay di kawasan wisata di Lombok Utara.

“Kami akan segera menyiapkan proposal permohonan bantuan untuk program perumahannya,” katanya. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan