Slide 1

Berita Perumahan > Memanfaatkan Momentum Hari Perumahan Rakyat


Senin, 19 Agustus 2019, Dilihat 77 kali

Tantangan penyediaan Perumahan

Pemerintah mendapat amanat untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi warganya sejalan dengan itu pemerintah melakukan kewajiban mengaturnya, walaupun rumah adalah hak pribadi masing-masing warga namun ada pengaturan berkenaan dengan hal-hal terkait pembangunan rumah, yaitu tanah tempat bangunan rumah berada, air bersih untuk kebutuhan penghuninya, pembuangan limbah sebagi akibat proses memenuhi kehidupannya.

Salah satunya adalah menyusun kebijakan dalam penyediaan perumahan yaitu kebijakan yang mengatur dan menjadi acuan  dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan perumahan.

Dalam menyusun kebijakan harus memperhatikan kondisi eksisting, prediksi perkembangan kebutuhan ke depan dan menjawab tantangan yang muncul akibat dari perkembangan kondisi lingkungan strategis

Hal yang sangat mendasar dalam menyusun kebijakan penyediaan perumahan tahun 2015-2019 adalah adanya tantangan bahwa pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2019, masih adanya backlog perumahan berdasarkan konsep penghunian sebanyak 7,6 juta unit pada tahun 2015 yang ditargetkan turun menjadi 5,4 juta unit pada tahun 2019. Sementara backlog perumahan berdasarkan konsep kepemilikan rumah sebanyak 11,4 juta unit tahun 2015 yang ditargetkan turun menjadi 6,8 juta unit pada tahun 2019.

Sektor perumahan juga cukup tinggi sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi, karena tidak hanya sekedar upaya memenuhi kebutuhan rumah juga  mempunyai damak psotif yang langsung  maupun tidak langsung  pada perekonomian nasional. Dampak langsungnya antara lain adalah menyerap tenaga kerja, multiplier effect-nya dapat meningkatkan pendapatan, pembangunan wilayah, meningkatkan kesejahteraan social (Kajumulo, 2009)

Dari tantangan tingginya kebutuhan rumah yang harus dipenuhi yang paling rentan adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki akses paling lemah kepada perumahan yang layak huni, terlihat dari adanya kondisi sebagai berikut :

Masih rendahnya tingkat keterjangkauan (affordability) MBR baik untuk membeli rumah dari pengembang, membangun secara swadaya maupun meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni,

  1. Maish terbatasnya ketersediaan dana (availability) dalam bentuk pola/skema pembiayaan perumahan bagi MBR
  2. masih terbatas akses MBR (accessibility) ke sumber pembiayaan perumahan (lembaga keuangan) untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR)
  3. sumber dana (sustainability) pembiayaan perumahan masih bersifat jangka pendek sehingga tidak dapat berkelanjutan untuk KPR yang bersifat jangka panjang (maturity mismatch).

 Program Satu Juta Rumah

Dalam rangka memberikan solusi untuk mengatasi segenap permasalahan dan menjawab tantanag tersebut maka pemerintah menyiapkan kebijakan yang berupa Program Pembangunan Satu juta rumah.

Program tersebut merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 29 April 2015 di Ungaran, Jawa Tengah. Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah merupakan program strategis untuk menyediakan hunian khususnya  bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program ini untuk membantu mengatasi backlog perumahan sehingga masyarakat mendapatkan hunian yang layak. Program ini juga sekaligus dapat mendorong peningkatan sektor properti dan sektor lainnya dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional melalui upaya menggerakkan seluruh stakeholder di bidang perumahan baik Pemerintah Pusat, swasta, dan masyarakat bersama-sama

Program satu juta rumah sebagai upaya mendorong masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni sekaligus mendorong stakeholder berperan dalam penyediaan perumahan. Brtuk kebijakan Bantuan  pemerintah dalam  penyediaan perumahan untuk MBR dialksanakan melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus bantuan stimulan perumahan swadaya, serta memberikan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk perumahan bersubsidi pemerintah.

Segenap upaya tersebut hingga saat ini belummenunjukkan hasil yang maksimal oleh akrena itu pemerintah melakukan beberapa inovasi agar penyediaan perumahan dapat diselesiakan secara cepat, masif dan serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Memanfaatkan momentum Hari Perumahan Nasional

Pada bulan Agustus ini merupakan momentum bersejarah yaitu  pada setiap tanggal 25 Agustus diperimngati sebagai Hari perumahan nasional (Hapernas). Sejarah Hari Perumahan Nasional (Hapernas) sendiri berawal dari pelaksanaan Kongres Perumahan Rakyat Sehat pada tanggal 25-30 Agustus 1950 yang dibuka oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dalam kongres tersebut Bung Hatta menyampaikan bahwa cita-cita untuk terselenggaranya kebutuhan perumahan rakyat bukan mustahil apabila kita mau sungguh-sungguh, bekerja keras, semua pasti bisa. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2008 diterbitkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Nasional No: 46/KPTS/M/2008 tentang Hari Perumahan Nasional yang menyatakan bahwa tanggal 25 Agustus sebagai Hari Perumahan Nasional.

Dalam pelaksanaannya peringatan Hapernas diharapkan tak sekadar menjadi acara seremonial tahunan belaka tetapi menjadi forum penting bagi para stakeholder dan jejeraing bidang perumahan untuk melakukan  evaluasi pembangunan perumahan rakyat yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini dan memberikan masukan bagi pembangunan perumahan rakyat ke depan, oleh larena itu tema peringatannya harus selalu dinamis sesuai dengan perkembangan lingkungan yang terjadi.

Peran strategis dari peringatan hari perumahan nasional merupakan upaya agar terdapat ‘milestone’bagi seluruh stakeholder perumahan untuk melakukan kontemplasi terhadap kinerja  dan capaian penyediaan perumahan. Pada acara tersebut mengundang dan melibatkan seluruh stakeholder dan memiliki agenda pertemuan dan diskusi secara series

Sebagai contoh pada tahun 2018 yang lalu peringatan Hapernas mengusung tema “Wujudkan Rumah Rakyat Berkualitas” yang dengan momentum tersebut diharapkan semua stakeholder baik Pemerintah Pusat, BUMN, Pemerintah Daerah, dan Pengembang dapat memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap kualitas rumah yang dibangun.

Dalam rangka melanjutkan dan meningkatkan capaian dan kualitas pembangunan perumahan maka pada tahun 2019 ini tema Hapernas adalah mewujudkan perumahan Rakyat berbasis komunitas

Kesimpulan dan Saran

Perumahan dalam hal tertentu masih dianggap sebagai sebuah produk  dan sebagai proses. Namun belum sejajar dengan pemahamannya dianding dengan infrastruktur lain (jalan, bendungan dll).

Pemerintah harus mengurusi perumahan karena keberadaan rumah tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan pada tanah, air  dan sumber daya lainnya yang ketersediaannya terbatas. Dalam pasar bebas perumahan yang mengandalkan transaksi antara demand dengan suplly seringkali tidak memberi tempat bagi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pada perumahannya, mislanya harga, kondisi kelayakhunian, lokasi, pemanfaatn bahan dan teknologi pembangunan

Perumahan juga masih dianggapa hanya sebagai obyek investasi semata padahal sejatinya mempunyai kaitan dengan perekonomian nasional.

Permasalahan  utama perumahan yang amsih dihadapi sampai dengan saat ini:

  1. belum konsisten dan tidak lengkapnya data terkait bidang perumahan, terdapat beberapa bentuk data yang berasala dari beberpa sumber yang perlu dilakukan koordiansi (BPS, BDT-Kemensos, data RTLH-Kemen PUPR)
  2. Masih eksklusif belum mengupayakan Inklusifitas stakeholder (hulu an hilir) : pengusaha (material, teknologi), pengembang, badan litbang, perguruan tinggi, asosiasi profesi.
  3. SDM yang mengawal proses penyediaan perumahan masih rendah, diperlukan pembinaan baik secara informal melalu pelatihan maupun melalui pendidikan formal
  4. Mayoritas proses masih belum memanfaatkan secara signifikan momentum revolusi 4.0 untuk konsep good government pada aspek transparansi, akuntabilitas dalam melakukan publikasi informasi, monitoring dan evaluasi

Kebijakan yang dibuat belum komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder dlam bentuk peran dan kepentingannya, hal ini terlihat dari

  1. Pemahaman terhadap aspek dan seluk beluk perumahan belum menyeluruh (komprehensif) dan integratif
  2. Upaya melakukan kemitraan dengan stakeholder (Inklusifitas) masih belum maksimal
  3. Masih terdapat adanya ego sektoral pada unit yang malksanakan program/kegiatan yang terkait bidang perumahan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan (pertanahan, air bersih, penataan kawasan kumuh, perijinan, pembiayaan, pendaanaan)
  4. Kapaistas sdm yang terlibat maupun bertanggung jawab dalam bidang perumahan belum maksimal yang mengakibatkan dukungan pada pelaksanaan program/ kegiatan masih rendah

Diharapkan Hapernas Sebagai forum untuk Memantapkan dan meningkatkan kualitas  kebijakan penyediaan perumahan, yang dapat berperan sebagai :

  1. Forum untuk mendiskusikan : kebijakan dan program perumahan sejak dulu sd sekarang, peran serta stakeholder sejak dulu sd sekarang
  2. Forum identifikasi dan pembinaan jejaring seluruh pelaku bidang perumahan
  3. Mengawal keberlanjutan dan memelihara kebijakan yang sudah dilakukan

Dengan demikian maka Hapernas seyogyanya menjadi  forum yang  melakukan inklusi kepada seluruh stakeholder bidang perumahan untuk bersama-sama menyelesaikan tantangan. Saling berbagi peran, berbagi tanggung jawab dan bergerak dalam kerangka orkestrasi yang maksimal sehingga memberikan hasil dan dampak yang memberikan manfaat luas, berkualitas dan berkelanjutan.

Implementasinya dapat berupa kesepakatan-kesepakatan yang menjadi action-plan sebagai dasar dan acuan untuk mobilisasi sumberdaya dari masing-maisng stakeholder sekaligus menarik ‘stakeholder baru’ ke dalam program perumahan.