Slide 1

Berita Perumahan > KEMENTERIAN PUPR LAKUKAN EVALUASI PROGRAM PERUMAHAN


Rabu, 10 Juli 2019, Dilihat 162 kali

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan evaluasi tengah tahun pelaksanaan program perumahan untuk masyarakat Indonesia. Untuk mendorong tercapainya Program Satu Juta Rumah, diperlukan perrcepatan pelaksanaan pembangunan fisik dan pengawasan di lapangan.

“Kami terus melakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan rumah untuk masyarakat. Kami ingin agar Program Satu Juta Rumah bisa terus terlaksana dengan baik di lapangan karena bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat membuka kegiatan Evaluasi Tengah Tahun Pelaksanaan Program 2019 dan Persiapan Pelaksanaan Program 2020 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut seluruh Direktur dan Kepala Satuan kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.

Khalawi menjelaskan, berdasarkan data Direktorat Jenderal penyediaan Perumahan hingga tanggal 8 Juli 2019 kemarin, progress pembangunan fisik program perumahan baru mencapai 24,8 persen. Sedangkan progress keuangan mencapai angka 33,56 persen.

“Adanya gap antara progress fisik dan keuangan, maka perlu dilakukan percepatan pelaksanaan fisik dan pengawasan di lapangan. Kami targetkan progrnosisi capaian keuangan sebesar  95,6 persen dan fisik sebesar 100 persen, tanpa mengesampingkan kualitas atau output pekerjaan,” terangnya.

Terkait dengan capaian Program Satu Juta Rumah, Khalawi menerangkan bahwa jumlahnya terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kementerian PUPR pada tahun ini mentargetkan pembangunan rumah dalam Program Satu Juta Rumah sekitar 1,25 juta unit.

“Hingga saat ini tepatnya bulan Juli 2019, jumlah capaian Program Satu Juta Rumah sebesar Rp 626.330 unit rumah,” tandasnya.

Untuk mendorong terlaksananya pembangunan rumah untuk masyarakat, imbuh Khalawi, pihaknya juga telah menggandeng Tim Pengawal dan Pengaman pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Dengan demikian, pembangunan perumahan dapat berjalan dengan akuntabel dan benar-benar tepat sasaran.

“Kami juga memiliki Satgas Pemantauan dan Pengendalian Program Satu Juta Rumah (P2PSR) dan SNVT Penyediaan Perumahan yang ada di setiap Provinsi di Indonesai untuk membantu dalam pendataan program satu juta rumah,” katanya.

(BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR)